TANGERANGNEWS.com-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Tangerang Tengku Iwan Jayasyah Putra menyoroti banyaknya pelanggaran lalu lintas (lalin) yang rawan potensi kecelakaan di Kota Tangerang.
Menurutnya, kawasan rel kereta api dekat Balaikota dijadikan putaran mobil dibantu oleh juru parkir ilegal alias 'pak Ogah'.
"Di situ juga motor-motor dari arah Benteng Betawi putar balik lawan arah ke arah Balaikota. Banyak. Bahaya," jelasnya, Jumat, 21 Oktober 2022.
Selain itu, menurut politisi PKS ini, lokasi traffic light atau lampu merah dekat TangCity juga mengalami kondisi yang sama.
"Lampu merah TangCity juga ada pak Ogah yang arahkan kendaraaan putar balik. Padahal dilarang. Saat putar balik mobil memakan dua sampai tiga lajur jalan, berbahaya," katanya.
Melihat kondisi tersebut, Tengku mendesak otoritas terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang untuk tegas mengatasi hal tersebut.
"Dishub agar tegas mengatur ini bekerja sama dengan pihak-pihak terkait," ucapnya.
Ia melanjutkan, berkaca dari beberapa kejadian tabrakan maut di Cibubur yang informasinya disebabkan adanya potensi-potensi kecelakaan yang dibiarkan lama. Hal ini juga jangan sampai terjadi di Kota Tangerang.
"Sekali kejadian sekian orang tewas. Jangan kelalaian kita menjadi penyebab, berbeda ketika kita sudah berupaya maksimal tapi tetap kecelakaan juga itu bukan karena kelalaian. Ingat satu nyawa itu nilainya tinggi dalam agama dan HAM," pungkasnya.
Memasuki usianya yang ke-39 di industri properti Tanah Air, LippoLand terus memperluas perannya dari pengembang kawasan menjadi property enabler.
TODAY TAG
Orang tua mana yang tidak hancur hatinya, ketika melihat anaknya tersakiti? Terlebih jika peristiwa menyakitkan itu terjadi di lingkungan sekolah, tempat yang semestinya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, bertumbuh
Solana memasuki akhir 2026 dengan sejumlah katalis yang dapat menentukan arah harga SOL. Pertumbuhan ekosistem, aktivitas jaringan, pengembangan aplikasi terdesentralisasi, serta kondisi pasar kripto menjadi faktor fundamental yang perlu
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
