Connect With Us

Simak Alur Layanan Rehabilitasi Sosial untuk PMKS dan PPKS di Kota Tangerang

Fahrul Dwi Putra | Selasa, 11 Juli 2023 | 09:39

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, anak punk dan manusia silver, Senin 28 Maret 2022. (@TangerangNews / tangerangkab.go.id)

TANGERANGNEWS.com- Program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang (Dinsos) bertujuan untuk mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayah tersebut. 

Untuk membantu pemahaman dan kelancaran dalam menjalankan program ini, berikut ini adalah tutorial dan alur pelayanan yang harus diikuti:

Langkah 1: Rujukan

  • PMKS/PPKS dapat diberikan rujukan oleh Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), atau Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) di tingkat kecamatan.
  • Rujukan ini berfungsi sebagai informasi awal mengenai PMKS/PPKS yang membutuhkan rehabilitasi sosial.

Langkah 2: Pemeriksaan Administrasi

  • Para PMKS/PPKS yang direkomendasikan melalui rujukan tersebut harus menjalani pemeriksaan administrasi.
  • Pemeriksaan administrasi bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data serta dokumen yang terkait dengan PMKS/PPKS yang akan direhabilitasi.

Langkah 3: Pemeriksaan Kriteria di Rumah Singgah

  • Para PMKS/PPKS yang lulus pemeriksaan administrasi akan menjalani pemeriksaan kriteria di Rumah Singgah.
  • Pemeriksaan kriteria ini dilakukan untuk memastikan bahwa PMKS/PPKS memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Rumah Singgah, seperti anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna Susila, tuna wisma, pengemis, gelandangan, dan sebagainya.

Langkah 4: Pemeriksaan Fisik dan Mental di Rumah Singgah

  • Setelah memenuhi kriteria Rumah Singgah, PMKS/PPKS akan menjalani pemeriksaan fisik dan mental di Rumah Singgah.
  • Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kondisi fisik dan mental para PMKS/PPKS sehingga dapat ditentukan jenis rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Langkah 5: Rujukan ke RSUD/RSJ Kota Tangerang

  • Jika PMKS/PPKS ditemukan mengalami masalah kesehatan fisik atau mental yang membutuhkan perawatan intensif, mereka akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kota Tangerang.
  • Tujuan rujukan ini adalah untuk memberikan perawatan medis dan psikologis yang tepat bagi para PMKS/PPKS.

Dengan mengikuti alur pelayanan ini, diharapkan program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinsos Kota Tangerang dapat berjalan dengan tertib, terstruktur, terukur, dan terkendali. 

Hal ini akan meningkatkan efektivitas realisasi pelayanan yang sedang berjalan, sehingga PMKS/PPKS dapat mendapatkan rehabilitasi sosial yang layak dan membantu mereka meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan mereka secara menyeluruh.

BANTEN
Investasi Sektor Hilirisasi Banten Tembus Rp41,3 Triliun pada 2025

Investasi Sektor Hilirisasi Banten Tembus Rp41,3 Triliun pada 2025

Jumat, 16 Januari 2026 | 21:41

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencatat sepanjang tahun 2025 (Januari–Desember), realisasi investasi berhasil menembus angka Rp130,2 triliun.

WISATA
Long Weekend, Polisi Berlakukan Ganjil Genap di Jalur Puncak 15–18 Januari 2026 

Long Weekend, Polisi Berlakukan Ganjil Genap di Jalur Puncak 15–18 Januari 2026 

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:15

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem ganjil genap di Jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat, selama akhir pekan panjang, terhitung Kamis hingga Minggu, 15–18 Januari 2026.

PROPERTI
Ini Alasan Gading Serpong Berkembang Pesat Jadi Pusat Bisnis Baru di Tangerang Raya

Ini Alasan Gading Serpong Berkembang Pesat Jadi Pusat Bisnis Baru di Tangerang Raya

Jumat, 9 Januari 2026 | 18:47

Kawasan Paramount Gading Serpong tidak hanya dikembangkan sebagai kawasan hunian, wilayah ini dirancang dengan konsep terpadu yang mencakup area komersial, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga ruang publik penunjang aktivitas masyarakat.

BANDARA
Komisi VII DPR RI Tegur Pengelola Bandara Soekarno-Hatta Soal Banjir hingga Delay

Komisi VII DPR RI Tegur Pengelola Bandara Soekarno-Hatta Soal Banjir hingga Delay

Jumat, 16 Januari 2026 | 22:13

Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill