TANGERANGNEWS.com - Meski sudah dilantik, anggota DPRD Kota Tangerang tidak langsung mendapatkan fasilitas dan tunjangan. Selain itu, mereka juga belum bisa langsung menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota parlemen.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Tangerang, Teddy Bayu Putra menjelaskan, saat ini fokus utama anggota dewan yang baru dilantik melengkapi struktur organisasi internal meliputi pemilihan ketua DPRD, wakil ketua, pimpinan fraksi, komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan, dan badan pembentukan perda.
"Dalam satu bulan ini mereka akan memilih siapa ketua, wakil ketua sampai pimpinan setiap AKD," ungkap Teddy kepada TangerangNews, Selasa 3 September 2024.
Dikatakan, setelah seluruh pimpinan di masing-masing AKD terpilih, hasil pemilihan tersebut akan disampaikan ke sekretariat DPRD. Langkah selanjutnya, sekretariat akan mengajukan proses pelantikan kepada pemerintah provinsi.
"Kita ajukan dulu ke provinsi. Nanti provinsi yang akan melakukan pelantikan," tambah Tedy.
Proses pembentukan AKD ini diharapkan dapat segera selesai agar para anggota DPRD Kota Tangerang bisa mulai bekerja dan melayani masyarakat dengan maksimal.
Terkait fasilitas untuk anggota DPRD yang baru dilantik, Teddy menyatakan bahwa sekretariat belum dapat memberikannya saat ini. Para anggota dewan harus menggunakan milik pribadi untuk sementara.
"Kita belum bisa memberikan fasilitas kepada anggota dewan yang baru dilantik, mereka masih menggunakan milik masing-masing terlebih dahulu. Tunggu sampai AKD terbentuk," jelas Teddy.
Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah mobil dinas. Namun, Teddy menegaskan bahwa mobil dinas tidak akan diberikan secara langsung, melainkan dalam bentuk sewa kendaraan.
Diketahui, anggota DPRD Kota Tangerang periode 2024-2029 akan menerima sejumlah fasilitas yang bertujuan untuk menunjang kinerja mereka sebagai wakil rakyat.
Fasilitas tersebut antara lain tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi insentif, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi.
Besaran tunjangan ini bervariasi tergantung jabatan masing-masing anggota, dan sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang No 89 tahun 2023 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar sosialisasi mitigasi dan tata kelola antikorupsi dengan menghadirkan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.
TODAY TAG
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah atau yang akrab disapa Gus Abduh, angkat bicara terkait penetapan Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser Kota Tangerang.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
