Connect With Us

Anggota DPRD Kota Tangerang Belum Dapat Fasilitas, Sekwan: Tunggu AKD Terbentuk

Redaksi | Selasa, 3 September 2024 | 12:27

Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Tangerang, Teddy Bayu Putra belum dapat memberikan fasilitas kepada anggota DPRD. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com - Meski sudah dilantik, anggota DPRD Kota Tangerang tidak langsung mendapatkan fasilitas dan tunjangan. Selain itu, mereka juga belum bisa langsung menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota parlemen. 

Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Tangerang, Teddy Bayu Putra menjelaskan, saat ini fokus utama anggota dewan yang baru dilantik melengkapi struktur organisasi internal meliputi pemilihan ketua DPRD, wakil ketua, pimpinan fraksi, komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan, dan badan pembentukan perda.

"Dalam satu bulan ini mereka akan memilih siapa ketua, wakil ketua sampai pimpinan setiap AKD," ungkap Teddy kepada TangerangNews, Selasa 3 September 2024.

Dikatakan, setelah seluruh pimpinan di masing-masing AKD terpilih, hasil pemilihan tersebut akan disampaikan ke sekretariat DPRD. Langkah selanjutnya, sekretariat akan mengajukan proses pelantikan kepada pemerintah provinsi.

"Kita ajukan dulu ke provinsi. Nanti provinsi yang akan melakukan pelantikan," tambah Tedy.

Proses pembentukan AKD ini diharapkan dapat segera selesai agar para anggota DPRD Kota Tangerang bisa mulai bekerja dan melayani masyarakat dengan maksimal.

Terkait fasilitas untuk anggota DPRD yang baru dilantik, Teddy menyatakan bahwa sekretariat belum dapat memberikannya saat ini. Para anggota dewan harus menggunakan milik pribadi untuk sementara.

"Kita belum bisa memberikan fasilitas kepada anggota dewan yang baru dilantik, mereka masih menggunakan milik masing-masing terlebih dahulu. Tunggu sampai AKD terbentuk," jelas Teddy.

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah mobil dinas. Namun, Teddy menegaskan bahwa mobil dinas tidak akan diberikan secara langsung, melainkan dalam bentuk sewa kendaraan.

Diketahui, anggota DPRD Kota Tangerang periode 2024-2029 akan menerima sejumlah fasilitas yang bertujuan untuk menunjang kinerja mereka sebagai wakil rakyat. 

Fasilitas tersebut antara lain tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi insentif, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi. 

Besaran tunjangan ini bervariasi tergantung jabatan masing-masing anggota, dan sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang No 89 tahun 2023 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang.

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

OPINI
Cara Islam Memberantas Korupsi

Cara Islam Memberantas Korupsi

Senin, 27 Juli 2026 | 20:32

Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.

NASIONAL
PLN Jalankan 696 Program TJSL, Dorong Kemandirian Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan

PLN Jalankan 696 Program TJSL, Dorong Kemandirian Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 11:05

Air laut di pesisir Desa Tanjung Seloka, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menjadi bagian dari perubahan yang dirasakan masyarakat setempat.

BANTEN
Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Kamis, 13 Agustus 2026 | 14:55

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill