TANGERANGNEWS.com - Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Tangerang periode 2024-2029 resmi dilantik dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Tangerang.
Pelantikan tersebut dihadiri oleh Penjabat (PJ) Gubernur Banten Al Muktabar, PJ Wali Kota Tangerang Nurdin, para anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), pimpinan partai politik serta keluarga para anggota dewan yang dilantik, Senin 2 September 2024.
Proses pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Tangerang Fahmiron, menandai awal masa bakti baru bagi para wakil rakyat ini.
Dari 50 anggota DPRD yang dilantik, 29 di antaranya merupakan wajah baru, sementara sisanya adalah anggota lama yang kembali terpilih.
Komposisi anggota DPRD Kota Tangerang periode ini terbagi sebagai berikut:
Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Tangerang Nurdin menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan Kota Tangerang.
"Sebagai lembaga legislasi, DPRD memiliki hak dan tanggung jawab besar dalam proses pembangunan, baik melalui fungsi pengawasan maupun penganggaran," ujar Nurdin.
Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, yang kembali terpilih menyampaikan harapannya agar anggota DPRD yang baru dilantik dapat melanjutkan pembangunan kota dengan kinerja yang lebih baik.
"Mudah-mudahan periode berikutnya dapat melanjutkan pembangunan. Kami berharap anggota DPRD ke depan dapat mengemban amanat dengan kinerja yang lebih baik," kata Gatot.
Ia juga berpesan kepada seluruh anggota DPRD yang baru dilantik untuk selalu mematuhi peraturan perundangan yang ada dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
"Bangunlah jalinan harmonis sebagai lembaga legislatif, dan berikanlah yang terbaik untuk masyarakat," tutupnya.
TODAY TAG
Banyak investor tertarik membeli aset crypto hanya karena melihat harga yang sedang naik. Padahal, keputusan investasi yang baik berdasarkan analisis fundamental.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menganggarkan dana sebesar Rp19,95 miliar pada Tahun Anggaran 2026 untuk sewa kendaraan dinas. Hal tersebut pun langsung memicu perhatian publik.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews