Pulau Sangiang Banten Kini Terkoneksi 4G Telkomsel, Bisa Tetap Update Selama Liburan
Selasa, 17 Maret 2026 | 15:35
Pulau Sangiang, sebuah pulau tersembunyi di tengah Selat Sunda, kini tak lagi terisolasi jaringan internet.
13 Camat di Tangerang Dilaporkan ke Kemendagri
| Kamis, 30 Juni 2011 | 18:20
Wartawan Tangerang melakukan aksi untuk rasa di Tugu Akhlaqul Karimah. (tangerangnews / rangga)
TANGERANG – Aksi massa yang dilakukan sejumlah camat di lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangerang ke dua kantor berita di Tangerang, berbuntut panjang. Para camat tersebut dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lantaran dianggap telah menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pengawai Negeri Sipil
“Kami sengaja melayangkan laporan ke Kemendagri, lantaran khawatir Walikota Tangerang tidak akan menegur Oknum PNS dimaksud yang telah merendahkan kewibawaan pemerintahan. Dan mangkir serta lalai dalam menjalankan tugasnya,” kata Ibnu Jandi, kemarin.
Adapun isi laporan yang dititik beratkan antara lain pada PP Nomor 53 Tahun 2010 Bab II tentang kewajiban dan larangan. Dimana pihaknya menganggap bahwa ulah oknum PNS tersebut telah melanggar kewajiban Pasal 3 ayat 4 yang berbunyi, Setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami juga mengaggap bahwa para oknum camat ini melanggar ayat 5 dimana PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Ayat 6 berupa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS serta Ayat 7 yang berisi mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan,” jelasnya.
Jandi juga menjelaskan, sikap oknum camat ini juga dinilai melanggar Pasal 4 yang isinya termaktub bahwa setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang; melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
“Singkatnya, kami meminta kepada pemangku kebijakan untuk menjatuhkan hukuman displin PNS seberat-beratnya kepada kurang lebih 13 oknum Kecamatan seKota Tangerang. Sebagaimana aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan meminta agar Walikota Tangerang agar terus menerus melakukan pembinaan kepada Pegawainya yang telah mencemarkan nama baik Pemkot Tangerang,” pungkasnya. (RAZ/NE)
Koordinator Lembaga Kajian Publik Tangerang Ibnu Jandi selaku pelapor mengungkapkan, tindakan overacting oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Tangerang yang melakukan aksi massa ke dua kantor berita Tangerang tersebut perlu mendapatkan terguran dari pimpinan daerah setempat.
“Kami sengaja melayangkan laporan ke Kemendagri, lantaran khawatir Walikota Tangerang tidak akan menegur Oknum PNS dimaksud yang telah merendahkan kewibawaan pemerintahan. Dan mangkir serta lalai dalam menjalankan tugasnya,” kata Ibnu Jandi, kemarin.
Adapun isi laporan yang dititik beratkan antara lain pada PP Nomor 53 Tahun 2010 Bab II tentang kewajiban dan larangan. Dimana pihaknya menganggap bahwa ulah oknum PNS tersebut telah melanggar kewajiban Pasal 3 ayat 4 yang berbunyi, Setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami juga mengaggap bahwa para oknum camat ini melanggar ayat 5 dimana PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Ayat 6 berupa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS serta Ayat 7 yang berisi mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan,” jelasnya.
Jandi juga menjelaskan, sikap oknum camat ini juga dinilai melanggar Pasal 4 yang isinya termaktub bahwa setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang; melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
“Singkatnya, kami meminta kepada pemangku kebijakan untuk menjatuhkan hukuman displin PNS seberat-beratnya kepada kurang lebih 13 oknum Kecamatan seKota Tangerang. Sebagaimana aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan meminta agar Walikota Tangerang agar terus menerus melakukan pembinaan kepada Pegawainya yang telah mencemarkan nama baik Pemkot Tangerang,” pungkasnya. (RAZ/NE)
-
1
Sekda Persilakan Pendatang Cari Kerja di Kabupaten Tangerang, Diimbau Punya Skill
dibaca 1996 kali
-
2
Polda Banten Kerahkan Anjing Pelacak dan X-Ray Periksa Barang Bawaan Pemudik di Pelabuhan Merak
dibaca 1704 kali
-
3
Lawan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026, Saint Kitts and Nevis Tiba di Bandara Seokarno-Hatta
dibaca 429 kali
-
4
Dituduh Lecehkan Penumpang KRL, Dosen Unpam Balik Laporkan Korban ke Polisi
dibaca 286 kali
-
5
Cerita Pemudik Tujuan Sumatra Rela Terjang Macet Parah di Jalan Raya Serang Tangerang
dibaca 266 kali
-
1
Sebelum Dibunuh Karyawati Sempat Bilang ini ke Ibunya
61 Komentar
-
2
Polisi Ringkus Pembunuh Sadis Pacul dalam Kemaluan
56 Komentar
-
3
Korban Mutilasi di Cikupa Tangerang Baru Tinggal Sebulan
48 Komentar
-
4
15 Warganya Tewas, Bupati Tangerang Pelototi RS Balaraja
31 Komentar
-
5
Ratusan Calon Jamaah Umroh Geruduk Travel Mahfudz di Tangerang
20 Komentar
WISATA
TODAY TAG- 1#Cuaca Tangerang
- 2#Tips Kesehatan
- 3#Tips Teknologi
- 4#Tips Keuangan
- 5#Tips Bisnis
- 6#Mudik Lebaran 2026
- 7#Ramadan 2026
- 8#SIM Keliling
- 9#Makan Bergizi Gratis
- 10#Event Lari Tangerang
- 11#Informasi Pajak Kendaraan
- 12#Banjir Tangerang
- 13#Rumah Tangerang
- 14#Kriminal Tangerang
- 15#Korupsi Tangsel
- 16#Pemkot Tangerang
- 17#Pemkab Tangerang
- 18#Pemkot Tangsel
- 19#Bandara Soekarno-Hatta
- 20#Peristiwa Tangerang
- 21#Properti Tangerang
PROPERTI
Banyak Peminat, Summarecon Tangerang Rilis Rona Homes Tahap 2 Mulai Rp830 Jutaan
Selasa, 3 Maret 2026 | 16:06
Tren hunian compact dan konsep rumah tumbuh semakin digandrungi di wilayah Tangerang. Merespons antusiasme pasar yang luar biasa, PT Summarecon Agung Tbk melalui unit bisnis terbarunya, Summarecon Tangerang, resmi meluncurkan Rona Homes Tahap 2.
PHOTO
KAB. TANGERANG
Arus Balik, Tol Tangerang-Merak Berlakukan Diskon Tarif Tol 30% pada 26-27 Maret
Selasa, 24 Maret 2026 | 20:44
PT Astra Infra Tol Road Tangerang-Merak memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30 persen untuk kendaraan yang melintas di jalur tersebut selama arus balik lebaran 2026.
HIBURAN
Bukan Cuma Opor, Tradisi Makan Bakso saat Lebaran Ternyata Sudah Ada Sejak 1981
Senin, 23 Maret 2026 | 22:37
Opor, ketupat, dan aneka kue kerap menjadi menu utama saat Hari Raya Idulfitri. Namun setelah terasa dengan sajian khas Lebaran, banyak warga justru beralih mencari semangkuk bakso hangat.
""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""
Napoleon Hill
RECOMENDED-
Pemerintah Batalkan Rencana Sekolah Daring April 2026, Ini Alasannya
-
Volume Sampah di Kota Tangerang Tembus 1.902 Selama Lebaran
-
Benyamin Minta Pemudik Berangkat Berempat, Balik ke Tangsel Jangan Jadi Berenam
-
Vidi Aldiano Kena Kanker Ginjal Stadium 3, Dokter Ungkap Gejala Diam-diam Ini Jangan Diremehkan
-
Siap-Siap! Puncak Arus Balik di Bandara Soetta 28 Maret, Penumpang Diproyeksi Capai 198 Ribu
Tangerang News
@tangerangnews