TANGERANG- Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Zaenudin dipanggil oleh Panwaslu Kota Tangerang sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye Wahidin Halim (WH) di Masjid Al-Azhom, depan Kantor Wali Kota Tangerang.
Meski telat dari waktu yang sudah ditetapkan, Zaenudin tetap hadir guna memberikan keterangan. “Ada banyak pertanyaan, salah satunya soal Roti bergambar pak Wali. Saya jelaskan, saya sendiri kaget begitu tahu soal itu, makanya waktu wartawan bertanya ke saya, saya agak bingung. Setelah saya tanya ke panitia, ternyata itu tidak disengaja,” ujar Zaenudin, seusai diperiksa Panwaslu yang berkantor di Jalan Veteran, Kota Tangerang, Kamis (15/09).
Menurut Zaenudin, itu terjadi lantaran kue yang seharusnya dibutuhkan 15.000, ternyata kurang. Akhirnya dari panitia terpaksa membeli roti untuk menutupi kekurangan snack. “Enggak banyak kok belinya Cuma Rp5 juta,” ujar Zaenudin. Meski terkejut, Zaenudin mengatakan, acara halal bihalal tersebut harus tetap berjalan. Apalagi, acara tersebut adalah acara yang setiap tahunnya dilakukan, meskipun tanpa ada Pilkada Gubernur Banten.
Ditanya apakah dirinya sudah menegur panitia acara halal-bihalal PGRi se-Kota Tangerang itu, lantaran saat ini sedang diselenggarakan Pemilukada Provinsi Banten.
Dia mengaku tidak akan menegur Ketua Panitia acara tersebut. “Saya tidak berkopeten masalah tegur menegur. Saya kan juga undangan, sama seperti pak Wali. Kalau anda mau klarifikasi, tanya saja ke Panitia soal Roti,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Tangerang Wahyul Furqon mengatakan, pihaknya telah meminta keterangan Zaenudin dan selanjutnya adalah Wali Kota Tangerang Wahidin Halim sebagai saksi.
“Memang kalau dilihat ini terindikasi melanggar aturan Pemilukada yang tertuang dalam PP No.53 tahun 2010, baik tempatnya di Masjid dan kampanye,” katanya. Saat ditanya kemungkinan WH akan hadir dalam pemanggilan, Wahyul mengatakan, Tim Advokasi WH yakni Ibadi telah menemuinya di kantor tadi pagi dan menyatakanm tidak dapat hadir. “Tetapi Ibadi akan menemui kami sore ini di kantor Panwaslu guna diminta klrafikasinya,” katanya. (DRA)
