TANGERANG-Pengoperasian Bus Lane hingga kini masih terkendala karena tidak ada operator dari pihak ketiga yang berminat mengelolanya, meski tender telah digelar beberapa kali. Agar Bus Lane cepat beroperasi, DPRD Kota Tangerang meminta kepada Pemkot untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang transportasi untuk mengelola.
“Kita usulkan Buslane dikelola BUMD. Seperti contoh di Kota Bogor, ada Perusahaan Daerah (PD) Jasa Transportasi Trans Pakuan yang mengelola bus trans Pakuan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Aulia Epriya Kembara, Selasa (3/1).
Menurut Aulia, penyebab tidak adanya operator yang mau mengelola Bus Lane selain karena jumlah armada sedikit dan trayek yang terlalu pendek, yakni harga ongkos yang terlalu murah. “Ongkos Bus Lane dari Terminal Poris Plawad hingga Kalideres hanya Rp 3000. Sementara Wali Kota Tangerang Wahidin Halim tidak mau memberi subsidi. Jadi tidak ada operator yang mau,” ungkapnya.
Untuk itu, menurutnya lebih baik Pemkot membentuk BUMD khsusus mengelola transportasi Buslane. “Buat Peraturan Daerah (Peda) pembentukannya dan penyertaan modalnya. Nanti berikan anggaran sekian miliar untuk menjalankannya,” kata Aulia.
Aulia menjelaskan, 10 armada Bus Lane merupakan hibah dari Pemerintah Pusat. Ia meminta agar Pemkot Tangerang segera melakukan tindakan nyata guna mengopreasikan Bus Lane.
“Jangan lunturkan kepercayaan Pemerintah pusat terhadap Kota Tangerang karena program Bus Lane tidak berjalan,” paparnya.(RAZ)
