"Kita terus mendorong agar masyarakat bisa mendapat dua fasilitas tersebut karena pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar," ungkap Ketua DPRD Kota Tangerang Herry Rumawatine, Rabu (25/4).


Menurut Herry, untuk sekolah gratis diharapkan bisa sampai tingkat SMA. Karena dana Bantuan Perasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan BOS pendamping dari APBD Pemkot hanya mengcover tingkat SD dan SMP. "Sekarang kan program Multiguna pendidikan sudah jalan, dengan anggaran pendidikan Kota Tangerang sebesar 20 persen dari APBD harus mampu menopang biaya sekolah gratis sampai SMA," ungkapnya.

Agar program tersebut bisa tepat sasaran, menurut Herry, Pemkot harus mendata seluruh siswa kurang mampu. Lalu dicari mana siswa yang telah dicover BOS dan mana yang belum. "Jangan sampai program tersebut tidak merata," terangnya.

Sedangkan untuk program kesehatan gratis, lanjut Herry, harus didata jumlah penduduk Kota Tangerang lalu dikurangi masyarakat yang berprofesi sebagai PNS, Polri dan TNI dan Karyawan pabrik. "Profesi itu sudah sudah mendapat fasilitas dari Jamkesmas, Askes dan Jamsostek jadi tidak perlu lagi ditanggung Pemkot," papar Herry.

Menurut Herry, tugas DPRD untuk mendorong program tersebut terealisasi. Sementara jika program itu tidak dimanfaatkan masyarakat, hal itu menjadi hak yang bersangkutan. "Yang pasti kita harus berikan hak mereka, persoalan haknya digunakan atau tidak, itu dikembalikan ke orang yg bersangkutan," katanya.(RAZ)