Connect With Us

Buruh Kecewa Pemkot Enggan Dukung Penolakan Outsourcing

| Kamis, 27 September 2012 | 18:59

Buruh melakukan aksi di Pemkot Tangerang. (tangerangnews / dira)

Reporter : Rangga A Zuliansyah

TANGERANG-Ribuan buruh mendatangi Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, untuk meminta dukungan secara tertulis kepada Wali Kota Tangerang H Wahidin Halim terkait penolakan sistem kerja kontrak (Outsourcing), Kamis (27/9). Namun, Wali Kota yang diwakili oleh Asisten Daerah (Asda) I Rahmat Hadis enggan menandatangani dukungan tertulis yang diberikan buruh. Akhirnya para buruh mewasa kecewa.

Sebelumnya, koordinator aksi buruh Dedi Sudrajat menyatakan, pihaknya ingin meminta dukungan dari Pemkot Tangerang lewat surat tertulis yang berisi penolakan sistem outsourcing dan pemberlakuan upah layak sesuai UMK dan UMR.

"Jadi kita minta kepada Pemkot sebagai stake holder untuk mendukung aksi kita. Bagaimanapun juga mereka wakil kita. Mereka berkepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya," ujarnya.

Dukungan tertulis tersebut, kata Dedi, nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja saat aksi mogok nasional buruh se-Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2012. "Saat ini, perekonomian dan buruh Kota Tangerang sangat terpuruk, jauh diatas kesejahteraan. Hal itu karena memaku sistem kerja kontrak. Jadi kita ingin agar sistem itu dihapuskan," pungkasnya.

Saat perwakilan buruh bertemu dengan Asda I Rahmat Hadis, mereka meminta agar surat yang berisi tuntutan buruh ditandatangani dan dicap. Namun Rahmat enggan menandatangani surat pernyataan dukungan tersebut. Alasannya, ia perlu mempelajari dulu isi suratnya.

"Saya mewakili pak Wali, sebenarnya sangat mendukung tuntutan buruh. Karena sistim kerja kontrak membuat buruh tidak sejahtera. Tapi suray ini tidak bisa ditandatangani sekarang, perlu kita pelajari dulu," ujarnya.

Menurut Rahmat, meski Pemkot mendukung penghapusan sistem kerja kontrak, namun keputusan tersebut tetap ada di Pemerintah pusat. "Yang punya kewenangan merevisi dan menghapus undang-undang itu pemerintah pusat," ungkapnya.


Atas pernyataan tersebut, perwakilan buruh merasa kecewa. Mereka menganggap dukungan Wali Kota Tangerang yang retorika karena tidak bisa memberikan bukti nyata. "Kalau cuma mendukung lewat omongan mah semua juga bisa. Tapi mana buktinya," pungkas Dedi.

NASIONAL
Awas Penipuan, Ini Ciri-ciri Petugas Resmi PLN

Awas Penipuan, Ini Ciri-ciri Petugas Resmi PLN

Kamis, 25 April 2024 | 18:19

Tindak kejahatan dengan modus penipuan kian marak terjadi, salah satunya ialah mengaku sebagai petugas PLN.

PROPERTI
AMMAIA Ecoforest Hadirkan Hunian Eksklusif Sejuk dan Ramah Lingkungan di Tangerang, Mulai dari Rp1,8 Miliar

AMMAIA Ecoforest Hadirkan Hunian Eksklusif Sejuk dan Ramah Lingkungan di Tangerang, Mulai dari Rp1,8 Miliar

Rabu, 24 April 2024 | 21:36

Astra Land Indonesia (ALI) melalui kerjasama dua developer properti terkemuka Astra Property dan Hongkong Land, menghadirkan kawasan perumahan eksklusif bernama AMMAIA Ecoforest, di kawasan Suvarna Sutera, Cikupa, Kabupaten Tangerang.

TEKNO
Kerap Rugikan Konsumen, Pelaku Usaha RT/RW Net Diimbau Ikuti Aturan Kemenkominfo

Kerap Rugikan Konsumen, Pelaku Usaha RT/RW Net Diimbau Ikuti Aturan Kemenkominfo

Kamis, 25 April 2024 | 14:20

Baru-baru ini kembali mencuat maraknya praktik ilegal RT/RW Net. Sebab, praktik ilegal ini tak hanya merugikan penyelenggara jasa telekomunikasi, juga berdampak negatif bagi konsumen di Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill