TANGERANG-Program Pertamina mengamankan BBM bersubsidi dengan memasang alat pendeteksi atau sistem monitoring dan pengawasan (SMP) di SPBU Jabodetabek pada Juli 2013 nanti, ternyata diprotes pengusaha SPBU. Pasalnya, program tersebut dinilai akan mengurangi omzet mereka.

Berdasarkan informasi, sistem ini jika diterapkan dengan sistem yang diinginkan BPH Migas yakni sistem distribusi tertutup, apabila normalnya konsumsi BBM mobil 20 liter per hari.

Apabila dalam sehari satu mobil membeli lebih dari 20 liter maka nozel di SPBU tidak akan mengeluarkan BBM bersubsidi, hanya bisa membeli BBM non subsidi.

"Kalau kendaraan umum, tidak akan terasa pengurangan omzetnya karena rata-rata mengisi 5-10 liter BBM per hari. Tapi kalau mobil pribadi biasanya 25 liter per hari. Jika dibatasi 20 liter, maka kita rugi lima liter," kata Kosasih, Manager SPBU 34-15101, Babakan Kota Tangerang, Rabu (20/3).

Kosasih menambahkan, misalnya seperti kendaraan pribadi, biasanya mengisi Rp 100 ribu untuk 22 liter jenis premium, kalau kebijakan SMP diberlakukan, maka mobil tersebut hanya bisa mengisi sebanyak 20 liter atau sekitar Rp90 ribu saja. Berarti, ujar Kosasih, SPBU akan merugi sebanyak Rp 10 ribu untuk satu mobilnya.

“Tapi tidak berlaku untuk angkot yang hanya mengisi 5 -10 liter. Mungkin kami akan terbantu dengan pelanggan supir angkot,” pungkas Kosasih.

Walau sudah terbayang adanya penurunan omset, Kosasih mengaku belum mendapatkan pemberitahuan mengenai adanya program SMP oleh Pertamina.

Dia berharap adanya pemberitahuan dan sosialisasi dari jauh hari, sebelum kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan.

Sementara itu Humas PT Pertamina (Persero) Region III, Susi Prasetya menjelaskan, kebijakan SMP sendiri masih dalam proses lelang alat pendeteksiannya. “Masih tender, diharapkan Juli tahun ini sudah ketahuan siapa yang bertanggung jawab untuk pengadaan dan pemasangan IT ini,” pungkasnya.(RAZ)