Connect With Us

Calon Wali Kota Tangerang dari Demokrat Tak Mesti dari Kader Internal

| Senin, 22 April 2013 | 16:10

Wahidin Halim di depan Kader Muda Demokrat (KMD), di Padang Golf Modernland, Cipondoh, Kota Tangerang (tangerangnews / dira)

 
TANGERANG-Calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang yang akan diusung dari Partai Demokrat tidak mesti berasal dari kader internal partai. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Wahidin Halim yang juga Wali Kota Tangerang menyatakan, semua tergantung hasil survei.
 
“Panitia sembilan rapat dulu, setelah itu diserahkan ke Majelis Tinggi . Bukan menunggu majelis tinggi tetapi rapat panitia sembilan, karena prosedurnya harus seperti itu ,” ujar Wahidin.
 
Adapun indikatornya, tergantung hasil survei yang dilakukan DPC Kota Tangerang. Namun, Wahidin mengaku, hasil surveinya belum diketahui, dirinya beralasan karena surveinya baru dilaksanakan. “Baru berjalan, dan tidak akan diumukan ke public, internal saja,” ujarnya.
 
Ditanya soal apakah nantinya dari hasil survei itu hanya mencalonkan calon wali kota saja atau lengkap dengan wakilnya, Wahidin mengatakan, akan berpasangan dengan calon wakil wali kota-nya.
 
Disinggung soal adik kandungnya Abdul Syukur yang akan mencalonkan diri sebagai calon wali kota Tangerang, Wahidin tetap mengaku partai Demokrat akan mencalonkan calon sesuai survei . Disinggung juga soal kemungkinan berkoalisi dengan Partai Golkar mengingat Abdul Syukur dari Partai Golkar, Wahidin juga mengatakan, akan melihat survey. “Koalisi dilihat dari survei juga. Tetapi kita (Partai Demokrat) kan jumlah kursinya banyak,” terangnya.
 
Partai Demokrat menurut dia tidak bicara siapa calonnya, semua tergantung survei dan langkah politik ke depan. “ Tidak mesti kader partai, kalau kader lain punya potensi kita lakukan langkah-langkah politik. Yang daftar semua kita survei. Baru disitu bisa disimpulkan,” ujarnya. (DRA)
BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

NASIONAL
Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:45

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

OPINI
Darurat Perundungan, Saatnya Islam Menjadi Solusi Hakiki

Darurat Perundungan, Saatnya Islam Menjadi Solusi Hakiki

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:02

Orang tua mana yang tidak hancur hatinya, ketika melihat anaknya tersakiti? Terlebih jika peristiwa menyakitkan itu terjadi di lingkungan sekolah, tempat yang semestinya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, bertumbuh

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill