TANGERANG-Kantor DPC Partai Gerindra Kota Tangerang di Jalan Benteng Betawi, Ruko Taman Royal, diserbu puluhan kader dari organisasi sayap partai, Gardu Prabowo, Senin (29/4) sore. Hal itu dipicu dicoretnya tiga bakal caleg (Bacaleg) dari daftar caleg sementara (DCS) dapil Kota Tangerang, tanpa alasan jelas.
Awalnya para kader Gardu Prabowo termasuk tiga bacaleg yang dicoret ini datang menemui pengurus DPC Gerindra untuk mempertanyakan alasan pencoretan tersebut. Mereka juga menuding ada permainan transaksional uang antara ketua dan pengurus dengan para bacaleg agar bisa masuk DCS.
Namun audiensi tersebut menjadi ricuh ketika para kader merasa tidak puas dengan penjelasan Ketua DPC Gerindra Kota Tangerang Nurhadi. Bahkan salah satu kader melemparkan kotoran ke meja di depan Nurhadi.
Menurut Ketua Dewan Penasehat Gardu Prabowo Kota Tangerang H Hasandiah mengatakan, dari lima nama yang mendaftar sebagai caleg dari Gardu Prabowo, tiga nama yang sebelumnya masuk ke DCS tiba-tiba dicoret. Ketiganya adalah Wahyu Amarullah dari dapil 4, Muhammad Nurhakim dapil 5 dan Iwan Kurniawan dapil 1.
"Padahal mereka sudah menjalankan mekanisme pendaftaran yang benar, tapi nomer mereka hilang. Malah lebih banyak bacaleg dari luar Gerindra, ada juga kutu loncat yang sering pindah-pindah partai, tapi masuk DCS. Untuk itu kita mau tau proses penjaringan, harus dibuka secara gamblang dan transparan," ujarnya.
Hasandiah juga menuding ada indikasi transaksional uang untuk bisa masuk dalam DCS. Nominal uang yang diminta DPC antara Rp 1,5 - 10 juta. "Di tingkat pusat tidak ada aturan seperti itu, pencalegan gratis," tukasnya.
Sementara Ketua DPC Gerindra kota Tangerang Nurhadi menjelaskan, penjaringan bacaleg sudah dilakukan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan. Nama-nama yang mendaftar sebagai caleg telah diakomodir lalu diserakan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP), untuk dikemudian ditentukan 50 nama yang bisa masuk ke DCS.
"Dari 89 orang yang daftar, yang harus disetorkan ke KPU kan hanya 50 orang. DPP yang menentukan, kita hanya melaksanakan ketentuan itu. DPC tidak serta merta bisa bertindak sendiri," tukasnya.
Nurhadi juga membantah adanya transaksional uang yang dibebankan kepada bacaleg, menurutnya hanya ada sumbangan yang diminta kepada mereka. "Tidak ada transaksi seperti itu. Kita cuma ada sumbangan, setiap partai ada kok permintaan sumbangan seperti itu, tapi tidak mentapkan nominal, terserah saja," kilahnya.(RAZ)