TANGERANGNEWS.com-Pengadaan gorden di rumah dinas anggota DPR yang menyedot anggaran APBN 2022 sebesar Rp48,7 miliar menjadi sorotan berbagai kalangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat dari segi prinsip dan etikanya.

Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan,  jika melihat pengadaan barang dan jasa  prinsipnya adalah efektif dan efisien. “Apakah pengadaan gorden ini efektif dan efisien, dan apakah benar-benat memberikan manfaat," kata Egi seperti dilansir dari Tempo, Selasa 29 Maret 2022.

Menurut Egi, hal lainnya adalah kepatutan pengadaan di tengah pandemi dengan jumlah besar. Jadi, jika memang tidak terlalu dibutuhkan, sebaiknya tak perlu diadakan.

Ia menegaskan, mestinya DPR mempertimbangkan pandemi yang masih berlanjut. "Bisa saja anggaran itu dialokasikan untuk penanganan pandemi misalnya, entah apapun bentuknya ya, itu hal yang harus diperhatikan," ujar Egi.

ICW juga melihat segi pengelolaan aset yang dilakukan para wakil rakyat itu terindikasi buruk karena gorden sampai bertahun-tahun dari 2015-sekarang tidak diganti. 

Egi menegaskan, seharusnya ada perawatan berkala yang dilakukan DPR, sehingga tidak harus menunggu sampai belasan tahun. "Terlepas dari nilai dan sebagainya ya tapi menunjukkan bahwa pengelolaan asetnya terindikasi tidak baik," tuturnya.

Adapun aktivis 98, Ubedillah Badrun menilai para anggota DPR benar-benar kehilangan empatinya pada rakyat. Ia menyarankan agar uang senilai Rp48,7 miliar yang digunakan untuk membeli gorden rumah jabatan anggota DPR itu lebih baik dipakai untuk membantu kesulitan hidup rakyat kecil.

"Buang-buang uang sementara rakyat banyak yang sengsara,"ujar Ubedillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa 29 Maret 2022.

Ubedillah menegaskan, pengadaan gorden untuk rumah jabatan anggota DPR sangat tidak perlu dan tidak mendesak. "Apakah gara-gara gorden yang tidak diganti lalu anggota DPR tidak bisa tidur?" kata dia.

Ia juga menganggap pembelian gorden itu memenuhi indikator sia-sia. "Apalagi informasi yang saya dapat tidak sedikit rumah jabatan anggota DPR itu jarang ditempati atau tidak ditempati," kata Ubedillah.

Senada, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga mengkritisi pengadaan gorden DPR. Juru Bicara DPP PSI, Furqan AMC mengatakan seharusnya anggota Dewan lebih sensitif dan berempati kepada rakyat. 

“Saat ini rakyat juga sedang kesusahan, banyak PHK terjadi, antre minyak goreng di mana-mana, juga solar, termasuk harga kebutuhan pokok yang naik,” tuturnya.

Furqan menambahkan, nilai pengadaaan gorden juga tidak masuk akal. "Rp90 juta per rumah itu seperti apa sih? Dalam penelurusan kami, mestinya bisa Rp10 juta sampai Rp15 juta saja per rumah,” ujar dia.