Connect With Us

Viral Film Dirty Vote, Sebut Ada Kecurangan di Pemilu 2024

Fahrul Dwi Putra | Senin, 12 Februari 2024 | 00:12

Poster resmi film Dirty Vote (@TangerangNews / Istimewa )

TANGERANGNEWS.com- Sebuah film dokumenter baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial usai diunggah di YouTube pada Minggu, 11 Februari 2024.

Film bertajuk Dirty Vote ini menghadirkan tiga orang ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Dalam film berdurasi 1 jam 57 menit 22 detik tersebut, ketiganya menerangkan adanya dugaan kecurangan dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 melalui penggunaan instrumen kekuasaan.

"Dalam penunjukan penjabat kepala daerah pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, mahkamah menentukan bahwa proses penunjukan penjabat haruslah dilakukan secara terbuka transparan. Mereka harus kemudian mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah sekaligus taat pembentukan peraturan teknisnya agar penunjukan itu dapat berlangsung dengan fair," jelas Feri Amsari.

Menurutnya, penunjukan para penjabat kepala daerah tampak bermasalah. Sebab, para penjabat tersebut memiliki hubungan kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, seperti Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, yang berpotensi menciptakan ketidaknetralan.

Selain itu, film tersebut juga membahas terkait dugaan penyalahgunaan bansos serta adanya indikasi politisasi perangkat pemerintahan desa.

Bivitri Susanti berpendapat penggelontoran bantuan sosial (bansos) selalu mengalami kenaikan jelang Pemilu sejak 2014 hingga 2024, kecuali pada 2020 dan 2021 imbas pandemi Covid-19.

Kendati begitu, ia menilai pemberian bansos jelang Pemilu berlebihan, bahkan melampaui bansos saat pandemi Covid-19 terjadi.

"Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan populis lainnya misalnya gaji PNS, TNI, dan Polri termasuk PPPK yang naik 8 persen pada 2024. Selain itu juga ada kenaikan gaji pensiunan PNS yang naik 12 persen di 2024. Kita jadi bisa bertanya-tanya, apakah memang itu upaya-upaya itu adalah cara untuk menaikkan kesejahteraan atau memang hanya populisme belaka karena ternyata kenaikan upah buruh hanya naik 3,2 sampai 4,4 persen," katanya.

Sebagai informasi, film dokumenter ini disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, merupakan film keempat yang ditayangkan jelang Pemilu.

Sebelumnya, pada 2014 Dandhy melalui rumah produksi WatchDoc menayangkan film tentang Jokowi sebagai calon presiden yang dianggap pembawa harapan baru.

Berselang tiga tahun, dirinya menyutradarai film Jakarta Unfair, bertepatan dengan momen Pilkada DKI Jakarta.

Dua tahun kemudian, film Sexy Killers garapannya ikut menggemparkan panasnya Pemilu 2019. Dalam film itu, berisikan jaringan oligarki yang berada di belakang dua kontestan capres-cawapres, yakni pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Melansir dari CNN Indonesia, film ini melibatkan 20 lembaga diantaranya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menggelar konferensi pers pernyataan sikap terkait ditayangkannya film dokumenter tersebut.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman mengatakan, sebagian besar isi dalam film tersebut tidak berdasar, bahkan cenderung bernada fitnah dengan narasi kebencian yang asumtif.

"Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi," ucapnya di Jakarta dikutip dari Antara.

Habiburokhman pun meminta agar masyarakat tidak terhasut dan terprovokasi atas narasi dari film Dirty Vote.

"Kita harus pastikan Pemilu 2024 berlangsung damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil)," tukasnya.

PROPERTI
Verona Junction dan Sorrento Grande Diserahterimakan, Perkuat Magnet Bisnis Gading Serpong

Verona Junction dan Sorrento Grande Diserahterimakan, Perkuat Magnet Bisnis Gading Serpong

Senin, 7 Juli 2025 | 11:29

Paramount Land melakukan serah terima unit komersial Verona Junction dan Sorrento Grande West kepada konsumen. Kedua produk komersial ini menjadi bagian dari kawasan strategis yang dijuluki sebagai The Most Vibrant Commercial di Gading Serpong.

KOTA TANGERANG
PLN Sosialisasikan Soal Kelistrikan di Festival Al-A'zhom Tangerang 2025

PLN Sosialisasikan Soal Kelistrikan di Festival Al-A'zhom Tangerang 2025

Selasa, 8 Juli 2025 | 10:38

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Banten melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cikokol turut meramaikan Festival Al-A'zhom ke-12 yang berlangsung di kawasan Masjid Raya Al-A'zhom, Kota Tangerang.

AYO! TANGERANG CERDAS
15 Siswa Siswi Kota Tangerang Dikirim ke Sekolah Rakyat

15 Siswa Siswi Kota Tangerang Dikirim ke Sekolah Rakyat

Senin, 7 Juli 2025 | 16:23

Program Sekolah Rakyat (SR) yang dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia (RI) mulai berjalan dan akan dimanfaatkan di berbagai wilayah, termasuk Kota Tangerang.

TANGSEL
Diguyur Hujan Deras, Dinding Turap di Pamulang Ambrol Timpa Rumah Warga

Diguyur Hujan Deras, Dinding Turap di Pamulang Ambrol Timpa Rumah Warga

Senin, 7 Juli 2025 | 22:34

Hujan deras yang mengguyur Kota Tangerang Selatan (Tangsel), sejak Minggu 6 Juli 2025 sore, menyebabkan tanah longsor hingga mengakibatkan dinding turap di Perumahan Puri Pamulang, Kecamatan Pamulang, ambrol.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill