Connect With Us

Viral Film Dirty Vote, Sebut Ada Kecurangan di Pemilu 2024

Fahrul Dwi Putra | Senin, 12 Februari 2024 | 00:12

Poster resmi film Dirty Vote (@TangerangNews / Istimewa )

TANGERANGNEWS.com- Sebuah film dokumenter baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial usai diunggah di YouTube pada Minggu, 11 Februari 2024.

Film bertajuk Dirty Vote ini menghadirkan tiga orang ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Dalam film berdurasi 1 jam 57 menit 22 detik tersebut, ketiganya menerangkan adanya dugaan kecurangan dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 melalui penggunaan instrumen kekuasaan.

"Dalam penunjukan penjabat kepala daerah pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, mahkamah menentukan bahwa proses penunjukan penjabat haruslah dilakukan secara terbuka transparan. Mereka harus kemudian mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah sekaligus taat pembentukan peraturan teknisnya agar penunjukan itu dapat berlangsung dengan fair," jelas Feri Amsari.

Menurutnya, penunjukan para penjabat kepala daerah tampak bermasalah. Sebab, para penjabat tersebut memiliki hubungan kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, seperti Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, yang berpotensi menciptakan ketidaknetralan.

Selain itu, film tersebut juga membahas terkait dugaan penyalahgunaan bansos serta adanya indikasi politisasi perangkat pemerintahan desa.

Bivitri Susanti berpendapat penggelontoran bantuan sosial (bansos) selalu mengalami kenaikan jelang Pemilu sejak 2014 hingga 2024, kecuali pada 2020 dan 2021 imbas pandemi Covid-19.

Kendati begitu, ia menilai pemberian bansos jelang Pemilu berlebihan, bahkan melampaui bansos saat pandemi Covid-19 terjadi.

"Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan populis lainnya misalnya gaji PNS, TNI, dan Polri termasuk PPPK yang naik 8 persen pada 2024. Selain itu juga ada kenaikan gaji pensiunan PNS yang naik 12 persen di 2024. Kita jadi bisa bertanya-tanya, apakah memang itu upaya-upaya itu adalah cara untuk menaikkan kesejahteraan atau memang hanya populisme belaka karena ternyata kenaikan upah buruh hanya naik 3,2 sampai 4,4 persen," katanya.

Sebagai informasi, film dokumenter ini disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, merupakan film keempat yang ditayangkan jelang Pemilu.

Sebelumnya, pada 2014 Dandhy melalui rumah produksi WatchDoc menayangkan film tentang Jokowi sebagai calon presiden yang dianggap pembawa harapan baru.

Berselang tiga tahun, dirinya menyutradarai film Jakarta Unfair, bertepatan dengan momen Pilkada DKI Jakarta.

Dua tahun kemudian, film Sexy Killers garapannya ikut menggemparkan panasnya Pemilu 2019. Dalam film itu, berisikan jaringan oligarki yang berada di belakang dua kontestan capres-cawapres, yakni pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Melansir dari CNN Indonesia, film ini melibatkan 20 lembaga diantaranya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menggelar konferensi pers pernyataan sikap terkait ditayangkannya film dokumenter tersebut.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman mengatakan, sebagian besar isi dalam film tersebut tidak berdasar, bahkan cenderung bernada fitnah dengan narasi kebencian yang asumtif.

"Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi," ucapnya di Jakarta dikutip dari Antara.

Habiburokhman pun meminta agar masyarakat tidak terhasut dan terprovokasi atas narasi dari film Dirty Vote.

"Kita harus pastikan Pemilu 2024 berlangsung damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil)," tukasnya.

BANTEN
PLN UID Banten Serap Aspirasi dari Pelanggan Sektor Industri 

PLN UID Banten Serap Aspirasi dari Pelanggan Sektor Industri 

Jumat, 5 September 2025 | 22:45

Memperingati Hari Pelanggan Nasional 2025 yang jatuh pada Kamis, 4 September, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Banten melakukan kunjungan langsung ke dua pelanggan strategisnya di Kota Cilegon

SPORT
Jelang Lawan PSM Makassar, Persita Perkuat Lini Serang

Jelang Lawan PSM Makassar, Persita Perkuat Lini Serang

Jumat, 5 September 2025 | 19:32

Pelatih Carlos Pena terus mempersiapkan tim usai laga melawan Semen Padang di pekan keempat BRI Super League 2025/26 ditunda.

TEKNO
Blibli Aplikasi Online Shop Dengan Produk Gadget Terlengkap

Blibli Aplikasi Online Shop Dengan Produk Gadget Terlengkap

Kamis, 4 September 2025 | 06:43

Gadget adalah perangkat elektronik atau mekanik kecil yang dirancang dengan fungsi praktis, canggih, dan seringkali baru, yang bertujuan untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari.

KOTA TANGERANG
Pernah Anggap Pahlawan, Ojol Tangerang Kecewa Nadiem Makarim Jadi Tersangka Korupsi

Pernah Anggap Pahlawan, Ojol Tangerang Kecewa Nadiem Makarim Jadi Tersangka Korupsi

Jumat, 5 September 2025 | 14:56

Nadiem Makarim, pendiri sekaligus mantan CEO Gojek yang pernah dielu-elukan sebagai ikon inovasi anak muda Indonesia, kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pendidikan.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill