TANGERANGNEWS.com- Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa sistem tilang elektronik atau ETLE semakin mendominasi penegakan hukum lalu lintas sepanjang 2025. 

Menurutnya, kebijakan ini berdampak pada meningkatnya kepatuhan masyarakat saat berkendara di jalan raya.

Agus menyebut, hampir seluruh penindakan pelanggaran lalu lintas kini dilakukan secara digital. 

Dari total penegakan hukum, sekitar 95 persen telah menggunakan ETLE, sementara sisanya masih dilakukan melalui tilang langsung di lapangan sebagai bagian dari transformasi digital Polri.

"Atas izin Bapak Kapolri, 95 persen penegakan hukum menggunakan ETLE. Jadi lompatan transformasi digital ini adalah lebih baik, 5 persen tilang," kata Agus dikutip dari detikcom, Selasa 30 Desember 2025.

Ia menjelaskan, penerapan ETLE juga ditujukan untuk menekan potensi praktik transaksional yang kerap terjadi dalam penindakan manual, seperti pungutan liar dan suap. 

Dengan sistem berbasis teknologi, Polri berharap citra kepolisian di mata publik bisa semakin membaik, khususnya dalam pelayanan lalu lintas.

"Maka dari itu, berdasarkan evaluasi berkaitan dengan mengubah wajah Polri, Polantas yang deket dengan masyarakat, ini bagian dari upaya-upaya kami melayani masyarakat dan bahkan ada istilah senyum Polri dan senyum Polantas adalah marka utama," ucapnya.

Lanjut Agus, terdapat perubahan perilaku pengguna jalan setelah ETLE direvitalisasi. Menurutnya, meski jumlah perangkat ETLE yang terpasang belum terlalu banyak, tingkat kepatuhan masyarakat menunjukkan tren yang cukup tinggi.

"Biarpun jumlah e-TLE itu masih kecil, tapi kami bermimpi di 2026 mungkin bisa 5.000 e-TLE dan sampai saat ini baru ada sekitar 1.200 sekian," ujar Agus.

Ke depan, kata Agus, Korlantas Polri berencana terus menambah dan menyempurnakan sistem e-TLE sebagai instrumen utama penegakan hukum berbasis teknologi. 

Hal ini dinilai penting untuk memastikan proses penindakan berjalan transparan sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran etik di lapangan.

"Ini akan kami revitalisasi sehingga kami betul-betul penegakan hukum menggunakan teknologi ini adalah bagian dari menghilangkan transaksional, termasuk juga pelanggaran-pelanggaran yang lain," pungkasnya.