TANGERANGNEWS.com- Setahun berjalan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memerlukan evaluasi lantaran munculnya sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari kasus dugaan keracunan massal hingga kekhawatiran soal keamanan pangan. 

Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM) Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih menilai secara konsep program makan siang di sekolah seperti MBG memiliki tujuan yang sangat baik dan telah lama diterapkan di banyak negara.

“Terlepas dari agenda politik, program school lunch ini sudah diterapkan di berbagai dunia yang mana merupakan agenda yang memang wajib bagi negara terhadap warga negaranya,” ujar Mirza, dalam keterangannya, Jumat, 9 Januari 2026.

Namun, Mirza menilai implementasi di lapangan masih menyisakan celah, terutama pada aspek pengawasan penyediaan makanan. 

Menurutnya, kasus keracunan massal berkaitan dengan kelalaian dalam proses penyiapan dan distribusi makanan.

Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan tanggung jawab pengelolaan MBG kepada masing-masing sekolah. Sebab, dengan cakupan yang lebih kecil sekolah dinilai lebih mampu mengawasi kualitas bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada siswa.

“Jadi kesalahan dalam distribusi makan, kesalahan dalam keamanan pangan itu bisa terminimalisir,” ucapnya.

Mirza menjelaskan, dalam penyelenggaraan makanan sebenarnya sudah terdapat regulasi yang mengatur tata kelola secara rinci, termasuk penggolongan kelompok berisiko. 

Anak sekolah dan ibu hamil, kata dia, masuk dalam kelompok risiko tinggi sehingga penanganannya harus dilakukan secara ketat dan tidak sembarangan.

“Kelompok risiko tinggi ini penanganannya tidak bisa dilakukan dengan main-main,” ungkap Mirza.

Selain pengawasan, ia juga menyoroti menu MBG yang dinilai masih berpotensi menggunakan ultra processed food atau UPF. 

Penggunaan makanan ultra-proses ini dianggap tidak sejalan dengan kampanye Kementerian Kesehatan terkait pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak.

“Anak-anak diberi UPF, di situ ada natrium, gula tambahan, dan lemak. Dampaknya mungkin tidak terlihat sekarang, tapi 10–15 tahun ke depan akan menjadi bom waktu penyakit kronis,” ujarnya.

Meski begitu, Mirza menyebut keberhasilan MBG tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Kata dia, dampak investasi gizi baru dapat terlihat setelah satu siklus pendidikan, sekitar 10 hingga 15 tahun ke depan.

Ia juga meminta pihak-pihak terkait memanfaatkan bahan pangan lokal yang beragam dan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

“Papua tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sumatra. Bahan pangan pokoknya berbeda. Kalau semua diseragamkan dengan UPF, itu justru tidak pas dengan konteks lokal,” tuturnya.

Sebagai langkah perbaikan, Mirza mengimbau perlunya penegakan keamanan pangan yang lebih tegas, termasuk pemberian sanksi kepada pihak yang lalai.

Ia juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan lintas sektor untuk mendampingi pelaksanaan MBG, terutama dalam memantau dampaknya terhadap kesehatan anak.

“Mungkin SPPG yang melanggar wajib di-punish agar semua pihak benar-benar berhati-hati. Ini amanah besar karena membawa wajah presiden,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan MBG harus bersifat terbuka terhadap kajian ilmiah agar setiap temuan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.

“Kalau ada masukan dan bukti ilmiah yang menunjukkan perlu perbaikan, harus segera direspons. Jangan sampai 2045 justru generasi ini menjadi beban kesehatan,” pungkas Mirza.