Oleh: Suko Wahyudi, Pegiat Literasi

TANGERANGNEWS.com-Beberapa hari terakhir, lonjakan harga minyak mentah global dari US$70 menjadi hampir US$120 per barel menjadi berita yang tidak bisa diabaikan. Angka ini bukan sekadar data pasar, melainkan refleksi dari ketidakpastian geopolitik yang menembus batas-batas negara, merembet ke anggaran nasional, dan menekan stabilitas sosial ekonomi. Malaysia, tetangga kita, menjadi contoh nyata bagaimana guncangan global dapat menghancurkan keseimbangan fiskal dalam tempo singkat. Subsidi BBM mereka membengkak dari 700 juta ringgit menjadi 3,2 miliar ringgit hanya dalam beberapa hari, menandai tekanan yang sulit dibendung meski negara itu juga produsen minyak.

Lonjakan harga ini, sebagaimana dijelaskan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, muncul karena gangguan distribusi energi di Selat Hormuz, jalur strategis yang menyalurkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Gangguan sekecil apa pun di sana berdampak besar pada biaya impor, pemurnian, distribusi, dan asuransi. Malaysia, meski produsen, tetap terdampak karena statusnya sebagai net importir BBM. Pemerintah memilih menyerap lonjakan harga untuk melindungi daya beli rakyat, menahan inflasi pangan, dan menjaga biaya transportasi tetap terkendali. Inilah dimensi sosial dari kebijakan fiskal: subsidi bukan hanya angka di APBN, tetapi perisai bagi rakyat dari tekanan global.

Indonesia berada di posisi yang serupa. Meskipun memiliki cadangan minyak, kita masih mengimpor sebagian besar BBM dan minyak mentah tertentu. Lonjakan harga global menekan APBN 2026, terutama alokasi subsidi, dan menguji kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Bila tidak sigap, inflasi energi akan merambat ke harga pangan dan biaya logistik, menekan daya beli masyarakat, dan menimbulkan ketidakpastian sosial ekonomi yang nyata.

Fenomena Malaysia seharusnya menjadi peringatan. Gejolak global bukan abstraksi, tetapi realitas yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari rakyat. Negara yang tidak siap akan mudah terguncang, secara fiskal maupun sosial. Kedaulatan energi dan kebijakan fiskal adaptif menjadi instrumen utama menghadapi guncangan global.

APBN menghadapi dilema klasik: menyerap lonjakan harga melalui subsidi atau menaikkan harga BBM. Menyerap tekanan berarti pemerintah menanggung beban fiskal tambahan, tetapi menaikkan harga BBM berpotensi menimbulkan inflasi dan menekan daya beli. Pilihan ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal tanggung jawab negara terhadap rakyat.

Subsidi yang membengkak tidak boleh dipandang sebagai beban semata. Ia adalah alat melindungi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang rentan terhadap kenaikan harga energi dan pangan. Tanpa pengelolaan tepat, anggaran sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat tergerus. Namun tanpa subsidi, daya beli rakyat hancur dan ketegangan sosial berpotensi meningkat.

Strategi fiskal adaptif menjadi mutlak. Cadangan anggaran khusus untuk subsidi harus disiapkan, distribusi harus tepat sasaran, dan keseimbangan antara stabilitas harga dan kesehatan APBN dijaga. Ini bentuk kebijakan negara yang berpihak pada rakyat sekaligus menjaga keberlangsungan pembangunan.

Tidak cukup hanya pada aspek fiskal. Indonesia harus memperkuat strategi energi nasional. Diversifikasi energi, percepatan pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri akan mengurangi ketergantungan impor dan menekan risiko fluktuasi harga global. Dengan cara ini, ketahanan energi menjadi bagian dari ketahanan nasional.

Efisiensi energi juga menjadi bagian strategi jangka panjang. Pemerintah dapat mendorong transportasi massal, bahan bakar alternatif, dan teknologi hemat energi. Kombinasi diversifikasi, efisiensi, dan subsidi terarah adalah pendekatan paling rasional menghadapi gejolak global sekaligus menjaga keseimbangan sosial ekonomi.

Komunikasi publik harus terbuka dan jujur. Masyarakat perlu memahami bahwa kenaikan harga minyak dunia bukan sekadar persoalan domestik, melainkan fenomena global yang memerlukan kebijakan adaptif dan bijak. Dukungan publik menjadi modal penting keberhasilan implementasi strategi subsidi dan stabilisasi harga.

Kenaikan harga minyak global adalah ujian bagi negara, bukan hanya ekonomi, tetapi sosial. Biaya transportasi, logistik, dan kebutuhan pokok masyarakat terdampak langsung jika pemerintah tidak mampu menyerap sebagian tekanan. Inflasi energi dapat memicu inflasi pangan, menekan rumah tangga berpenghasilan terbatas, dan memunculkan ketidakpuasan sosial.

Dengan menyerap sebagian tekanan melalui subsidi, pemerintah dapat menjaga harga BBM tetap stabil, menahan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat. Namun langkah ini harus diimbangi perencanaan fiskal matang agar APBN tetap sehat. Subsidi bukan sekadar biaya, tetapi investasi sosial melindungi masyarakat dari gejolak global.

Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa menyerap kenaikan BBM memerlukan disiplin fiskal dan kesiapan anggaran ekstra. Indonesia dapat mengambil pelajaran: subsidi terarah, cadangan anggaran adaptif, dan diversifikasi energi adalah kunci menghadapi gejolak global tanpa merugikan rakyat maupun stabilitas ekonomi jangka panjang.

Indonesia tidak bisa bersikap reaktif. Ketidakpastian geopolitik Timur Tengah dan gangguan jalur energi global bisa terjadi kapan saja. Strategi proaktif melalui APBN dan kebijakan energi nasional matang menjadi pondasi menghadapi risiko global.

Stabilitas harga BBM lebih dari sekadar masalah ekonomi. Ini perlindungan sosial. Dengan harga energi terkendali, biaya transportasi stabil, harga pangan tidak melonjak, dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Langkah-langkah ini cerminan tanggung jawab negara terhadap rakyat.

Pada akhirnya, Indonesia berada di persimpangan penting, menghadapi gejolak harga minyak global dengan strategi fiskal adaptif, stabilisasi harga BBM, dan penguatan kedaulatan energi nasional. Jika langkah-langkah ini dijalankan konsisten, negara tidak hanya mampu menghadapi krisis sementara, tetapi membangun ketahanan energi dan ekonomi jangka panjang, melindungi rakyat dari guncangan global, dan memastikan APBN tetap sehat sebagai instrumen keadilan sosial.