Connect With Us

La Nyalla Buron, Pemerintah Dituntut Gelar KLB

EYD | Selasa, 5 April 2016 | 07:11

Logo PSSI (tangerangnews / tangerangnews)

TANGERANG – Pembekuan PSSI sudah nyaris berusia satu tahun. Belum ada tanda-tanda perbaikan kondisi sepakbola nasional, pemerintah diminta mendorong federasi sepak bola Tanah Air segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Kementerian Pemuda dan Olahraga menerbitkan Surat Keputusan pembekuan PSSI pada 17 April tahun lalu. Surat itu diterbitkan sehari sebelum KLB Surabaya yang berlangsung di hotel J.W Marrriot. Setahun setelah pembekuan, seakan tak ada langkah perbaikan untuk menyelesaikan permasalahan sepak bola nasional.

Baru-baru ini Ketua Umum PSSI hasil KLB Surabaya, La Nyalla Mattalitti, tersangkut masalah hukum. Dia ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai tersangka kasus korupsi.

Penetapan ketua PSSI sebagai tersangka itu disebut menjadi momentum untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Apalagi, La Nyalla saat ini berstatus buron karena pergi ke luar negeri, alih-alih memenuhi panggilan pihak kejaksaan.

Pemerhati sepak bola Indonesia, Budiarto Shambazy, bilang bahwa KLB menjadi satu-satunya solusi agar pembekuan PSSI bisa segera dicabut. "Pemerintah saat ini masih keukeuh untuk melakukan pembekuan. Masyarakat tampaknya sekarang juga semakin apatis dengan PSSI," kata Budi.

"Satu-satunya solusi cuma KLB. Keinginan pemerintah juga cuma KLB. PSSI diminta memperbaiki diri, bisa lebih transparan. Pemerintah sepertinya sudah tidak peduli, karena saat ini sepak bola juga sudah jalan dengan turnamen-turnamen. Dengan KLB itu nanti bisa dikaji ulang statutanya agar bisa memberi ruang untuk pemerintah."

"Momentum status ketua umum PSSI yang menjadi tersangka ini menjadi momentum untuk menggelar KLB. Ini menjadi tugas PSSI dan tim transisi untuk mendekati klub-klub dan pemilik suara."

"Status ketum sebagai tersangka harus menjadi suatu kesempatan terbuka, jangan sampai PSSI dua kali dipimpin dari penjara,” tambahnya.

PSSI sudah mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Menpora Imam Nahrawi untuk membahas masalah sepak bola nasional. Tapi, pertemuan itu tampaknya belum akan terwujud karena Menpora hanya mau menemui pengurus PSSI andai sang ketua turut hadir.

Soal hal itu, Budi juga memberikan pendapatnya. Imam diminta untuk menemui pengurus PSSI agar bisa bertatap muka. "PSSI sudah minta bertemu Menpora salah satu alasannya mungkin kompetisi. Tapi, Menpora baru menemui kalau seluruh pengurus harus hadir termasuk ketuanya. Menurut saya, seharusnya diterima saja dulu," ujarnya.

"Harus kerendahan hati untuk duduk bersama, siapa tahu dengan pertemuan itu muncul suatu keputusan yang baik."

Mengenai usul pembentukan federasi baru sebagai salah satu solusi paling ekstrim, Budi tak sependapat. Dia mengemukakan alasannya. "Salah satu opsi yang paling ekstrim adalah dengan membentuk federasi baru kalau PSSI tetap membandel. Tapi, saya kurang setuju dengan pilihan ini. Bagaimanapun juga, PSSI sudah ada lebih dulu dibandingkan republik ini. PSSI juga menjadi simbol perjuangan," ungkapnya.

BANTEN
Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Kamis, 13 Agustus 2026 | 14:55

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.

PROPERTI
Summarecon Tangerang Hadirkan Rumah Lapang di Tepi Danau Harga Rp2 Miliaran

Summarecon Tangerang Hadirkan Rumah Lapang di Tepi Danau Harga Rp2 Miliaran

Jumat, 7 Agustus 2026 | 19:31

PT Summarecon Agung Tbk melalui unit pengembangan Summarecon Tangerang kembali menghadirkan produk hunian terbaru bernama Halia di Cluster Havena Lakes, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

OPINI
Cara Islam Memberantas Korupsi

Cara Islam Memberantas Korupsi

Senin, 27 Juli 2026 | 20:32

Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill