Connect With Us

Ini Hal yang Menimpa Klub Sepakbola Jika Suporternya Melanggar Peraturan

Fahrul Dwi Putra | Senin, 30 Januari 2023 | 17:33

Kericuhan supporter sepakbola usai pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu 1 Oktober 2022, malam, berakhir tragis. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Suporter klub sepakbola Indonesia telah terkenal dengan fanatismenya yang sangat tinggi sehingga kerap melakukan aksi nekat.

Usai tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 lalu, sejumlah peristiwa yang melibatkan suporter Indonesia masih saja terjadi.

Seperti insiden oknum suporter yang menggedor-gedor dan melempari bus timnas Thailand pada pertandingan Piala AFF beberapa waktu lalu.

Kejadian serupa pun baru saja menimpa bus yang mengangkut kesebelasan tim Persis Solo. Mereka mengalami aksi pelemparan oleh oknum yang mengaku suporter Persita, usai laga kontra pada 28 Januari 2023, lalu.

Rentetan kejadian tersebut tentunya telah melanggar aturan yang berlaku. Sebab, sebenarnya terkait dengan suporter telah diatur dalam Undang-undang.

Kebijakan mengenai suporter termaktub dalam UU No 11/2022 tentang keolahragaan. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan mengenai suporter secara detail dalam Pasal 54.

Dalam pasal 54 ayat 4 berbunyi, penyelenggara kegiatan olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan olahraga.

 

Hak penonton sendiri dirincikan dalam Pasal 54 ayat 5 yang menyebutkan:

1. Mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan olahraga.

2. Memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk yang dimiliki.

3. Mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan

 

Selain itu, dalam Pasal 55 juga disebutkan hak penonton atau suporter:

1. Suporter berhak mendapat perlindungan hukum.

2. Suporter berhak untuk mendapatkan pembinaan.

3. Suporter memiliki hak untuk memberikan dukungan baik secara langsung atau tidak langsung kepada klub atau tim yang dibelanya.

4. Penonton atau suporter berhak memiliki klub yang disukainya lewat pembelian saham.

 

Lalu, apa yang terjadi pada klub jika suporternya melanggar hukum yang berlaku? Seperti misalnya, melakukan keonaran, dan merusak fasilitas umum.

Bagi oknum suporter yang melanggar hukum dapat dijerat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 untuk 406 tentang pengrusakan fasilitas umum. 

Ini artinya, pihak kepolisian berhak untuk menangkap suporter yang melakukan tindakan pengrusakan dan melanggar ketertiban dan keamanan. 

Hal ini juga berdampak pada nama baik dari klub tersebut, sehingga akan mendapat stigma negatif dari masyarakat. Tentunya, hal ini akan menjauhkan klub dari sponsor.

Tanpa adanya sponsor, pendanaan dan operasional klub tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga mengancam keberlangsungan klub tersebut.

Sebagai informasi, pihak manajemen Persita Tangerang dan panitia pelaksana telah melakukan penindakan tegas bersama dengan kepolisian terhadap sejumlah oknum suporter yang melakukan aksi pelemparan bus tersebut.

"Sejatinya, rivalitas hanya berjalan selama 90 menit di atas lapangan hijau, serta diselesaikan dengan cara yang adil dan sportif," tulis Persita melalui akun Instagram resminya.

OPINI
Melawan Patrimonialisme dalam Gerakan Muhammadiyah, Sebuah Otokritik

Melawan Patrimonialisme dalam Gerakan Muhammadiyah, Sebuah Otokritik

Sabtu, 4 Juli 2026 | 22:29

Dalam khazanah sosiologi organisasi, Muhammadiyah sedianya merupakan antitesis bagi tradisi patrimonial. Persyarikatan ini berdiri di atas fondasi otoritas legal-rasional, di mana legitimasi kepemimpinan berakar pada kompetensi dan kaderisasi

BANDARA
AirNav Indonesia Perkuat Kualitas Layanan Navigasi dengan Australia Lewat Program ITSAP

AirNav Indonesia Perkuat Kualitas Layanan Navigasi dengan Australia Lewat Program ITSAP

Jumat, 3 Juli 2026 | 18:31

AirNav Indonesia dan Airservices Australia (ASA) resmi menutup rangkaian program Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP) di Kantor Pusat AirNav Indonesia, Kota Tangerang.

KOTA TANGERANG
Pangkas Beban PUPR, Pemkot Tangerang Bakal Limpahkan Pengelolaan Jalan dan Drainase ke Kecamatan

Pangkas Beban PUPR, Pemkot Tangerang Bakal Limpahkan Pengelolaan Jalan dan Drainase ke Kecamatan

Jumat, 3 Juli 2026 | 18:06

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan melimpahkan kewenangan pengelolaan jalan lingkungan dan drainase ke pihak kecamatan, untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

NASIONAL
Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Putuskan Tarif Listrik PLN Tidak Naik hingga September 2026

Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Putuskan Tarif Listrik PLN Tidak Naik hingga September 2026

Jumat, 3 Juli 2026 | 21:48

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif listrik PT PLN (Persero) untuk periode Juli hingga September 2026 tetap berlaku tanpa kenaikan.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill