TANGERANG SELATAN- Setiap agenda pemilu, banyak masyarakat luput mengamati pendanaan kampanye para calon yang akan maju sebagai pemimpin.  Padahal, akar korupsi salah satunya berasal dari sumber pendanaan kampanye. Meski tahapan pelaporan dana kampanye sudah berlangsung sejak 2014, namun proses auditnya hanya berlangsung formal, tidak menelusuri sumber sumbangan dan penggunaan dana kampanye di lapangan.

Hal tersebut dikemukan oleh Kordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Banten, yakni  Syahrian, Jumat (16/10).
Lebih lanjut, Syahrian mengatakan, bahwa temuan JPPR Nasional pada Pemlilu 2014 kemarin  menemukan banyak laporan dana kampanye fiktif alias palsu. Biaya yang dilaporkan jauh dari kenyataan yang ditemukan di lapangan.

"Fenomena inilah yang mendorong JPPR Nasional mengadakan pemantauan yang fokus pada dana kampanye calon Bupati/Walikota pada Pilkada serempak 2015. Pemantuan itu berlangsung di 9 Kota/Kabupaten dan 9 provinsi sebagai sampel, yaitu; Tangerang Selatan, Jember, Maros, Bantul, Seluma, Depok, Semarang, Palu, Balikpapan," jelasnya.

Menurutnya, JPPR memilih Kota Tangsel sebagai daerah pemantauan selain letak Tangsel sebagai salah satu Kota penyangga ibukota, Pilkada Kota Tangsel juga terdapat calon petahana atau incumbent yang kembali maju sebagai calon walikota dan wakilnya.
Rencananya pemantauan ini akan berlangsung dari bulan Oktober hingga Desember nanti.
 "Harapannya, semoga menjadi pendidikan yang baik untuk masyarakat terkait dana kampanye, dengan mengetahui itu masyarakat bisa menilai dan memilih dengan cerdas calon pemimpin yang mempunyai akuntabilitas serta  integritas untuk menjadi pemimpin" jelasnya.
Selain itu, pemantauan ini juga bertujuan untuk mengajak seluruh elemen pemilih turut mengamati secara kritis terhadap penggunaan dan sumber dana kampanye calon Bupati atau Wali Kota.