TANGERANG SELATAN-Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Ahadi dari Partai Gerindra menyampaikan alasan Gerindra akhirnya ikut dalam mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015 Tangsel.
"Karena kita sudah sisir, dari Gerindra sudah menyisir. Hasilnya, ya kita sudah mereka (Pemkot Tangsel) untuk mengalihkan ke hal yang lebih berguna untuk masyarakat," terang Ahadi, hari ini.
Dia mengaku, sebelumnya memang banyak anggaran yang terindikasi bahwa Pemda Tangsel telah memasukan mata anggaran untuk digunakan kepentingan pertahana.
Berdasarkan catatan yang dibacakan Ahadi saat rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan menyampaikan bahwa nilainya yang terindikasi tersebut sebesar Rp10,4 miliar.
"Kita alihkan kita minta rubah, ada sekitar 10 item salah satunya kita minta alihkan ke kegiatan seperti bedah rumah warga, itu lebih baik daripada acara ulang tahun. Sebenarnya harusnya lebih bagus untuk perbaikan infrastruktur atau kegiatan pembangunan," ujar Ahadi.
Nilai Rp10,4 miliar itu berdasarkan catatan DPRD Kota Tangsel masuk ke acara Hari Ulang Tahun Kota Tangsel yang akan digelar pada Novemember 2015 ini. Rata-rata per kecamatan menurut Ahadi menerima anggaran Rp500 sampai Rp1 miliar untuk menyelenggarakan acara yang diduga akan menjadi titik kampanye terselubung pasangan incumbent.
Uang itu akan masuk jika tak dicegah DPRD ke Kecamatan Setu, Serpong Utara, Serpong, Pondok Aren, Pamulang, Ciputat Timur, Ciputat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Satpol PP, Sekretariat Korpri, Kantor Kebudayaan dan Pariwisata serta dlDinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Sedangkan saat ditanya apakah pengesahan APBDP tersebut telah melanggar Undang-undang seperti apa yang telah Ahadi katakan sebelumnya karena lebih dari 30 September 2015.
"Setelah kita kaji ternyata Undang-undang No.32 itu sebenarnya berlaku untuk murni," terang Ahadi. Dia menyatakan, keterlebatan dari pembahasan APBD Perubahan disebabkan adanya sejumlah fenomena dan juga salah satunya keterlambatan pihak Pemkot Tangsel.
"Tetapi tak apa lebih baik terlambat tetapi berkualitas. Jadi buat kami tidak ada ke khawatiran ini akan menjadi masalah atau melanggar peraturan," terang Ahadi.
Bagi Ahadi, tahun ini pihaknya melihat ada yang berubah pada Pemkot Tangsel yang mau merevisi atas temuan dan masukan dari DPRD.
"Alhamdulilah pemda mau merubahnya. Ini jauh sekali dibanding dengan sebelumnya," ujar Ahadi.
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
TODAY TAG
Sat Lantas Polres Metro Tangerang Kota menerapkan rekayasa lalu lintas selama beberapa hari ke depan seiring dengan penggunaan lokasi tersebut sebagai salah satu titik syuting film internasional terbaru yang dibintangi Lisa BLACKPINK
Warga RW 14 Kelurahan Rawabuntu, Serpong, resmi melayangkan gugatan class action terhadap Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dan PT Bumi Serpong Damai (BSD).
Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel pertama di tahun 2026, yakni SBN seri ORI029 yang sudah bisa dibeli di aplikasi investasi Bibit.id, pada 26 Januari - 19 Februari 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
