TANGERANG-Rencana DPRD Kota Tangsel untuk menolak menyetujui atau mengesahkan APBD perubahan karena menilai ada pembengkakan mata anggaran hibah berdampak pada gaji tenaga honorer.  Sebab, mereka tak mau honor  yang sudah kecil mereka terima, ditambah menjadi terhambat pembayarannya karena DPRD tak juga mengetuk palu pengesahan.

Aksi tersebut akan dipimpin Achmad Sofyan seorang staf humas honorer di Setda Kota Tangsel.  Dirinya yang  mengaku ditunjuk sebagai Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI)  di wilayah Kota Tangsel akan membawa sedikitnya 300 tenaga honorer untuk berdemo di kantor DPRD Kota tersebut.

“Besok Insya Alloh jadi, mulai sekitar pukul 10, mungkin jam 12 baru jalan ke DPRD,” kata Sofyan.

Menurut dia, para honorer di tingkat SKPD sudah bulat tekad-nya akan melakukan aksi. Bahkan, kata dia, ini juga disambut respons baik oleh sejumlah pihak karena berhubungan dengan pelayanan masyarakat.  

“Ya kan kita paling garda terdepan untuk tingkat pelayanan,” jelasnya.

Setidaknya, kata dia, pihaknya melihat apa yang dilakukan DPRD Kota Tangsel telah langsung menyentuh kepada tenaga honorer.

“Kita tidak mau disangkut pautkan dengan persoalan politik Pilkada saat ini, silahkan itu mah. Asal janganhentikan honor kami,” ujar Sofyan.

Selain itu, kata Sofyan, setidaknya ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan pihaknya besok. Pertama, kata dia, tenaga honorer di desak agar DPRD mengesahkan APBD-P.  

“Terlepas dari persoalan politik.  Kita ingin tahu juga alasan DPRD. Sedangkan kedua,  kita berharap adanya peningkatan kesejahteraan honorer dan peningkatan status. Karena guru honorer di sini hanya Rp300 ribu per bulan gajinya,” katanya.