TANGERANGNEWS.com-Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) absen dua kali panggilan yang dilakukan Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat.
Hal itu terkait klarifikasi dugaan informasi penggunaan ijazah palsu oleh wakil ketua DPRD Tangsel, Taufik MA yang dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Serpong.Sebelumnya BK DPRD Tangsel sudah dua kali melayangkan surat pada tanggal 13 dan 16 Maret 2017. Baca Juga : Lebih dari 100 PNS Kota Tangsel Miliki Ijazah PTS Odong-odong
Ketua Panwaslu Kota Tangsel, Sahrudin yang dihubungi TANGERANGNEWS.com mengatakan, bahwa Panwaslu adalah lembaga ad hoc yang SK nya selesai di setiap habis pemilu. "Surat yang ditujukan dari BK DPRD itu kan sebetulnya untuk Panwaslu Pileg 2014 lalu. Sedangkan kami saat ini adalah Panwas Pilgub Banten 2017. Tentu kami tidak memiliki legal standing untuk menjelaskan hal tersebut ," terang Sahrudin, Minggu (19/3/2019).
Dia juga menerangkan, saat ini sudah ada surat pemanggilan ketiga dari BK DPRD Tangsel yang bertujuan agar Panwas hadir ke DPRD untuk dimintai klarifikasi.
"Saya sudah hilang kontak dan tidak bisa menghubungi ketua Panwas 2014 lalu," tuturnya. Sementara itu Ketua BK DPRD Tangsel, Gacho Sunarso yang dihubungi tidak aktif telpon selulernya.
Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.
TODAY TAG
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel memastikan mengawal penanganan medis dan pembiayaan perawatan korban ledakan ruko di kawasan Pasar Cimanggis yang terjadi pada Rabu 14 Oktober 2026, malam.
PT PLN (Persero) UID Banten melalui UP3 Cikokol menggelar program PLN Goes To School di SMA Negeri 2 Kota Tangerang.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
