TANGERANGNEWS.com-Faksi Gerindra-PAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) setempat agar transparan soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Tangsel Li Claudia Chandra dalam keterangan tertulisnya yang diterima TangerangNews, Senin (18/11/2019).
Fraksi GERINDRA-PAN menilai, proses pembahasan, penyusunan RAPBD tahun 2020 masih jauh dari prinsip akuntable.
Wanita yang akrab disapa Alin itu menjelaskan, penilaian itu disebabkan Pemkot Tangsel tak dapat memberikan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) saat pembahasan dengan Badan Anggaran, Kamis (14/11/2019) lalu.
"Bagaimana kami bisa melakukan pembahasan kalau dokumen Rencana Kerja Anggarannya tidak kami pegang," ucap Alin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Tangsel.
Baca Juga :
Hal itu, kata dia, menjadi preseden buruknya proses penyusunan anggaran daerah.
"Hari ini Fraksi Gerindra-PAN menuntut Pemerintah Kota Tangerang Selatan terbuka terkait anggaran," tegasnya.
Atas kejadian itu, ke depan, ia meminta dokumen RKA harus sudah diberikan jauh-jauh hari sebelum pembahasan.
"Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus menyediakan website yang bisa diakses dan dipantau oleh seluruh masyarakat," tuturnya.
Tuntutan itu, ditegaskannya, bukan untuk menghambat proses pembahasan RAPBD.
"Kami berkewajiban menjalankan fungsi dan tugas kami dalam penganggaran dan pengawasan. Kami Fraksi Gerindra-PAN ingin membangun budaya transparan dan akuntabilitas dalam penggunaan uang rakyat," pungkasnya.(RMI/HRU)
Sinar Mas Land (SML) kembali memperkuat posisinya sebagai pengembang kota mandiri dengan meresmikan Stasiun Kereta Api Jatake di BSD City, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Selasa 28 Januari 2026, kemarin.
TODAY TAG
Ruas Jalan Maloko–Dangdang yang selama puluhan tahun rusak dan nyaris tak tersentuh pembangunan dipastikan akan diperbaiki pada 2026 melalui rencana kolaborasi antarpemerintah daerah.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantah narasi yang beredar di media sosial terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang disebut-sebut dapat menjadi “bom waktu” dan memicu cuaca tidak stabil jika dilakukan secara terus-menerus.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
