Connect With Us

Antar Muhamad-Saraswati Daftar ke KPU, Massa Abaikan Protokol COVID-19

Rachman Deniansyah | Jumat, 4 September 2020 | 17:57

Ratusan massa pendukung Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Muhamad-Saraswati saat menunggu didepan kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan (KPU Tangsel), Jumat (4/9/2020). (TangerangNews.com / Rachman Deniansyah)

 

TANGERANGNEWS.com-Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Muhamad-Saraswati mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum  Kota Tangerang Selatan (KPU Tangsel), Jumat (4/9/2020).

Selain didampingi Ketua dan Sekretaris partai pengusung, turut dalam rombongan juga ratusan massa pendukung. Bahkan, karena tidak diperkenankan masuk ke area kantor KPU, massa tersebut berkerumun di depan kantor yang terletak di Jalan Raya Serpong, Setu, Tangsel itu.

Ratusan massa pendukung Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Muhamad-Saraswati saat menunggu didepan kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan (KPU Tangsel), Jumat (4/9/2020).

Kerumunan massa tersebut mengabaikan imbauan KPU Tangsel sebelumnya. KPU mengimbau, paslon tidak diiringi massa pengantar dalam jumlah banyak, karena situasi sedang pandemi Corona.

Pantauan TangerangNews, massa pendukung tersebut tertahan di depan pintu gerbang KPU Tangsel. Petugas tidak memperkenankan mereka masuk ke area kantor. Sempat terjadi kerumunan massa, bahkan kemacetan.

Massa tersebut juga sempat memaksa untuk masuk, namun ditahan oleh petugas. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan kelompok massa . Petugas pun berusaha membubarkan mereka.

Waka Polres Tangsel Kompol Stephanus Luckyto mengatakan, tindakan tegas itu dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif, dan edikatif. 

"Kami melihat ada beberapa kelompok yang berkerumun, tetap kami  imbau untuk aware (peduli) dan sadar  agartidak berkerumun terutama di era pandemi COVID-19 ini," tuturnya.

Sebelumnya, KPU Kota Tangsel pun telah mengingatkan, agar paslon yang mendaftarkan diri, tidak disertai massa pendukung. Kebijakan tersebut hasil kesepakatan antara KPU, Bawaslu, dan para pihak terkait.

"Bahwa yang berhak masuk di lingkungan KPU hanya Ketua dan Sekretaris partai, pasangan calon, pengarah calon, serta ditambah dengan timses yang diberikan id card (kartu tanda pengenal) resmi oleh KPU sebanyak 30 orang," pungkasnya.

Diketahui, kasus COVID-19 kembali meningkat usai perayaan Idul Adha pada 31 Juli 2020 lalu. Pemerintah Daerah di wilayah Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangsel) bersepakat memperpanjang status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).(RMI/HRU)

 
 
 
View this post on Instagram
 
 

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Muhamad-Saraswati mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan (KPU Tangsel), Jumat (4/9/2020). Selain didampingi Ketua dan Sekretaris partai pengusung, turut dalam rombongan juga ratusan massa pendukung. Bahkan, karena tidak diperkenankan masuk ke area kantor KPU, massa tersebut berkerumun di depan kantor yang terletak di Jalan Raya Serpong, Setu, Tangsel itu. Kerumunan massa tersebut mengabaikan imbauan KPU Tangsel sebelumnya. KPU mengimbau, paslon tidak diiringi massa pengantar dalam jumlah banyak, karena situasi sedang pandemi Corona. Pantauan TangerangNews, massa pendukung tersebut tertahan di depan pintu gerbang KPU Tangsel. Petugas tidak memperkenankan mereka masuk ke area kantor. Sempat terjadi kerumunan massa, bahkan kemacetan. Massa tersebut juga sempat memaksa untuk masuk, namun ditahan oleh petugas. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan kelompok massa . Petugas pun berusaha membubarkan mereka. Waka Polres Tangsel Kompol Stephanus Luckyto mengatakan, tindakan tegas itu dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif, dan edikatif. "Kami melihat ada beberapa kelompok yang berkerumun, tetap kami imbau untuk aware (peduli) dan sadar agartidak berkerumun terutama di era pandemi COVID-19 ini," tuturnya. Sebelumnya, KPU Kota Tangsel pun telah mengingatkan, agar paslon yang mendaftarkan diri, tidak disertai massa pendukung. Kebijakan tersebut hasil kesepakatan antara KPU, Bawaslu, dan para pihak terkait. "Bahwa yang berhak masuk di lingkungan KPU hanya Ketua dan Sekretaris partai, pasangan calon, pengarah calon, serta ditambah dengan timses yang diberikan id card (kartu tanda pengenal) resmi oleh KPU sebanyak 30 orang," pungkasnya. Diketahui, kasus COVID-19 kembali meningkat usai perayaan Idul Adha pada 31 Juli 2020 lalu. Pemerintah Daerah di wilayah Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangsel) bersepakat memperpanjang status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

A post shared by TangerangNews (@tangerangnewscom) on

MANCANEGARA
Ameba Pemakan Otak Mulai Muncul di Berbagai Negara, Ilmuwan Khawatir Kasus Terus Bertambah

Ameba Pemakan Otak Mulai Muncul di Berbagai Negara, Ilmuwan Khawatir Kasus Terus Bertambah

Selasa, 14 Juli 2026 | 13:48

Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut

KOTA TANGERANG
Rotasi 102 Pejabat Pemkot Tangerang, Dody Ardiansyah Emban Jabatan Kabag Prokopim

Rotasi 102 Pejabat Pemkot Tangerang, Dody Ardiansyah Emban Jabatan Kabag Prokopim

Jumat, 31 Juli 2026 | 17:45

Pemerintah Kota (Pemkot Tangerang) melakukan perombakan organisasi besar-besaran melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 102 pejabat.

TANGSEL
Perempuan di Pondok Aren Ditangkap Buang Mayat Bayi Hasil Hubungan Gelap dengan Pacar

Perempuan di Pondok Aren Ditangkap Buang Mayat Bayi Hasil Hubungan Gelap dengan Pacar

Kamis, 30 Juli 2026 | 21:08

Kepolisian menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penemuan sesosok mayat bayi perempuan di teras Klinik Amalia, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill