TANGERANGNEWS.com-Perhelatan Pilkada Tangsel di tengah Pandemi COVID-19 membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan harus semakin bekerja keras. Kelompok Kerja (Pokja) COVID-19 pun dibentuk.
Tak hanya Bawaslu, Pokja ini juga melibatkan Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangsel.
Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep menjelaskan, Pokja tersebut dibentuk guna mengawasi tahapan Pilkada yang kini telah memasuki masa kampanye.
"Tujuannya agar tetap bisa menekan (kasus COVID-19) dan juga tidak menimbulkan klaster baru di Pilkada Tangsel saat ini," jelas Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep di Swiss-belhotel, Serpong, Tangsel, Rabu (7/10/2020).
Sehingga, dengan keberadaan Pokja tersebut, Acep mengeklaim tak ada celah bagi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel untuk melanggar protokol kesehatan.
Bagi Paslon atau tim sukses yang melanggar, pihaknya telah siap memberikan sanksi.
"Jika nanti dalam kampanye terbatas maupun kampanye tatap muka ada pasangan calon yang melanggar protokol COVID-19, maka Bawaslu akan memberikan surat peringatan tertulis," katanya.
Dalam peringatan tertulis tersebut, Bawaslu memberikan waktu selama satu jam untuk membubarkan massa kampanye.
"Jika mereka tidak melakukan pembubaran, maka Bawaslu sesuai PKPU 11 dan PKPU 13, akan memberikan sanksi administrasi kepada pasangan calon tersebut, dengan tidak bisa mengikuti kampanye selama 3 hari," tegasnya.
Selain itu jika tetap kedapatan melanggar, maka BPBD bersama Satpol PP akan memberikan sanksi lain yang mengacu pada peraturan yang ada.
"Nah kalau misalnya undang-undang lainnya itu nanti ada BPBD dan Satpol PP akan melakukan penegakkan Perda dan Perwal PSBB di kota Tangsel," imbuhnya.
Dijelaskan Acep, nantinya pengawasan ini akan dievaluasi secara berkala.
"Sejauh ini ada hasil temuan Bawaslu dan laporan. Kalau temuan Bawaslu ada dua, kemudan kalau laporan itu ada satu. Semuanya sudah diberikan peringatan tertulis.Nantinya Pokja ini akan melakukan evaluasi selama setiap 10 hari pelaksanaan," pungkasnya. (RMI/RAC)
Penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026 dinilai masih menjadi kendala tersendiri bagi dunia usaha di Kabupaten Tangerang.
TODAY TAG
Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Pemprov Banten sepakat mengelola Bendungan Polor Kali Angke untuk mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Tangerang hingga Jakarta.
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
