Connect With Us

Buka Saat PSBB, 8 Tempat Hiburan Malam di Tangsel Dicabut Izinnya

Rachman Deniansyah | Kamis, 22 Oktober 2020 | 12:00

Satpol PP Tangsel saat menggelandang wanita terapis panti pijat di Tangsel. (TangerangNews / Rachman Deniansyah)

 

TANGERANGNEWS.com-Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Tangerang Selatan diberlakukan, tempat hiburan malam tidak diperbolehkan beroperasi.

 

Namun, kenyataannya masih saja banyak yang membandel dan tak mengindahkan peraturan. 

 

Dari banyaknya operasi PSBB yang dilakukan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangsel masih sering menjumpai tempat hiburan malam yang nekat beroperasi, bahkan tak jarang terdapat pula bisnis prostitusi terselubung di dalamnya. 

 

Pelanggaran itu pun memaksa Satpol PP untuk bertindak tegas mulai dari penyegelan, denda jutaan rupiah, atau bahkan hingga memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha.

 

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Tangsel Muksin Al-Fachry, setidaknya sudah terdapat delapan tempat hiburan yang terpaksa harus dicabut izin usahanya.

 

"Kira-kira sudah ada delapan tempat hiburan yang kita rekomendasikan untuk dicabut izinnya ke dinas terkait, seperti Dinas Pariwisata dan DPMPTSP," ujar Muksin kepada Tangerangnews saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).

 

Sejumlah tempat hiburan tersebut memiliki jenis usaha yang beragam, mulai dari tempat prostitusi berkedok panti pijat, karaoke, klub malam, ataupun sebagainya.

 

Seperti tiga tempat panti pijat di wilayah Bintaro, Pondok Aren, Tangsel, yang kepergok beroperasi saat tim Gagak Hitam Satpol PP menjalankan operasi penegakkan PSBB, Senin (19/10/2020) lalu. 

 

"Ada seperti Double Six. Lalu tiga panti pijat di Bintaro yakni Matador,  Lemon dan Delta, yang kita razia. Ada juga Venesia Serpong yang sempat digrebek Mabes Polri. Semua itu dicabut izin usahanya," ungkapnya.

Selain dicabut izin usahanya, Muksin juga mengenakan denda sebesar jutaan rupiah bagi para pengelolanya. 

 

Hal itu sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tangsel (Perwal) Nomor 32/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

 

"Denda kepada pengelolanya itu kami baru terapkan setelah Perwal perubahan diterapkan atau setelah berlakunya denda. Ada empat tempat hiburan malam yang kita denda. Masing-masing Rp1 juta. Begitu aturannya," tegasnya.

Meski operasi penertiban sedang gencar dilalukannya, Muksin menyatakan bahwa tak menutup kemungkinan masih banyak tempat hiburan malam membandel.

 

"Yang jelas, kalau ketahuan pasti tutup. Untuk dapat berapa titik itu berdasarkan laporan. Kemudian kita buktikan dengan lidik, baru kita tindak," pungkasnya.(RAZ/HRU)

BISNIS
Atap Mal Ciputra Tangerang Dipasang 1.260 Panel Surya, Pangkas Kebutuhan Listrik Hingga 23 Persen

Atap Mal Ciputra Tangerang Dipasang 1.260 Panel Surya, Pangkas Kebutuhan Listrik Hingga 23 Persen

Jumat, 31 Juli 2026 | 16:34

Ciputra Group melakukan langkah besar dalam transisi energi hijau dengan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di salah satu pusat perbelanjaan unggulannya, Mall Ciputra Tangerang.

KAB. TANGERANG
Pemkab Tangerang Akan Susun Regulasi Turunan Perpres Anti LGBT

Pemkab Tangerang Akan Susun Regulasi Turunan Perpres Anti LGBT

Jumat, 31 Juli 2026 | 20:16

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai tindak lanjut kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang penanganan isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ).

SPORT
Spanyol Rebut Gelar dari Argentina, Ferran Torres Akhiri Perlawanan Tim Tango di Final Piala Dunia 2026

Spanyol Rebut Gelar dari Argentina, Ferran Torres Akhiri Perlawanan Tim Tango di Final Piala Dunia 2026

Senin, 20 Juli 2026 | 07:04

Spanyol berhasil merebut trofi Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan juara bertahan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada laga final yang berlangsung di New Jersey, Amerika Serikat, Senin, 20 Juli 2026, dini hari WIB.

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill