TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendapat kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.973 formasi.
Hal demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel Apendi, saat ditemui di Puspemkot Tangsel, Rabu, 2 Juni 2021.
"Itu formasinya sudah. Jatahnya sebanyak 1.973 (formasi), antara PPPK dan CPNS," ujar Apendi.
Dari ribuan formasi yang dijatahkan untuk Tangsel itu, mayoritas dikhususkan untuk posisi guru.
"PPPK sebanyak 1.754 kalau tidak salah, (khusus) untuk guru. Karena guru yang diperlukan. Alhamdulillah terima kasih untuk Pemerintah Pusat, untuk guru kita (dapat) hampir 1.700 lebih," ujarnya.
Selain untuk guru, pihaknya juga mendapatkan jatah untuk calon pegawai di formasi lain, seperti bidang kesehatan dan teknis.
"Kan ada CPNS, ada juga PPPK, baik untuk kesehatan, atau untuk di (bidang) teknis. Kurang lebih PPPK untuk (bidang) kesehatan itu ada 60-an. Ya, minta doanya saja mudah-mudahan lancar semuanya," imbuhnya.
Untuk saat ini, pihaknya masih menunggu arahan pusat terkait pelaksanaan penerimaannya. Namun secara persiapan teknisnya, ia menyatakan Pemkot Tangsel telah siap.
"Tinggal nunggu saja surat dari Pemerintah Pusat, ya nanti kita sampaikan ke teman-teman kapan pelaksanaan PPPK dan CPNS-nya. CAT juga siap," pungkasnya. (RAZ/RAC)
Jaringan ritel material konstruksi di bawah naungan PT Mitra Baja Cemerlang (MBC), Mitra Besi Baja (MBB) resmi membuka cabang keduanya di Serpong, Kota Tangerang Selatan.
TODAY TAG
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
