TANGERANGNEWS.com-Penerapan PPKM Darurat di Tangerang Selatan tampaknya tak cukup bagi Pemkot setempat. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengaku, tidak mengerti mengapa masih banyak masyarakat yang melanggar prokes.
Dengan banyaknya pelanggaran itu, Benyamin Davnie menyatakan bahwa pihaknya tak menutup kemungkinan bakal menerapkan kebijakan aturan yang lebih ketat.
"Saya akan mempertimbangkan semua kemungkinan. Intinya dengan PPKM Darurat ini, kita membatasi mobilitas pergerakan orang dari satu titik ke titik yang lain," ujar Benyamin, Selasa, 6 Juli 2021.
Jika jumlah pelanggaran masih tinggi, ia tak segan untuk menerapkan penyekatan hingga level kecamatan.
"Tadi sudah saya sampaikan, tidak mustahil nanti tingkat kecamatan akan kita sekat. Tergantung perkembangan dari penyebaran COVID-19 ini," tegasnya.
Dengan demikian ia mendorong kepada satuan tugas (Satgas) level RT dan RW untuk meningkatkan fungsi pengawasan di wilayahnya masing-masing.
"RT RW sebagai ketua satgas juga sudah kami beri kewenangan apabila di lingkungannya ada lebih dari lima rumah yang terkena terpapar COVID-19. Sudah RT tersebut kunci saja. Mau pakai portal apa gitu, portal besi, kayu, atau mau pakai apapun silakan kunci saja jangan ragu-ragu," tandasnya.
View this post on Instagram
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten mulai melakukan pemeriksaan semester II Tahun 2026 terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat.
TODAY TAG
ARYADUTA Lippo Village memasuki usia ke-32 tahun pada September 2026. Selama lebih dari tiga dekade, hotel bintang empat yang berada di kawasan Lippo Village, Tangerang,
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tengah mengerjakan pembangunan turap dan bronjong di tiga titik wilayah rawan banjir dan longsor.
PLN Group mengembangkan Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi kawasan wisata berbasis energi bersih melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Desa Berdaya Eco-Wisata SiNyonya.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews