TANGERANGNEWS.com-Menjelang penerapan Upah Minimum Kota (UMK) untuk Tahun 2022 kini tengah menjadi sorotan. Terutama oleh dunia usaha di Kota Tangerang Selatan. 

Pasalnya, angka simulasi yang dibuat sebagai acuan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), kini menunjukkan disparitas cukup tajam. Nilai simulasi UMK di Tangsel ini, menjadi yang tertinggi se-Banten. 

"Sebagaimana diketahui, bahwasanya Upah Minumum Kota Tangerang Selatan selama ini belum pernah berada di atas Upah Minimum Kabupaten atau Kota Tangerang," ujar Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tangsel, Yakub Ismail kepada awak media pada Kamis, 4 November 2021. 

Atas disparitas yang begitu tajam tersebut, ia mengambil sejumlah langkah preventif dengan memberikan sejumlah pertimbangan atas hal tersebut. 

"Kami melayangkan surat perihal permohonan pertimbangan kepada BPS Kota Tangsel yang ditembuskan kepada Gubernur Banten dan BPS Provinsi serta Wali Kota Tangsel," tuturnya.

Hal senada turut diungkapkan Ketua Apindo Kota Tangerang Selatan, Adwin Sjahrizal. 

Ia memaparkan, terdapat sejumlah poin yang menjadi bahasan dalam surat yang dilayangkan olehnya. 

"Pertama, dunia usaha baik manufaktur dan industri lainnya secara umum masih belum pulih akibat pandemi Covid-19 global," katanya. 

Dengan demikian, tingginya nilai simulasi itu tampaknya belum tepat jika direalisasikan di tahun ini. 

"Kedua, tingginya prediksi Upah Minimum Tangsel 2022 akan berpengaruh pada harga beli buyer (Factory On Board Cost), di mana hal tersebut akan menjadi dasar atau base kompetisi oleh semua kompetitor di Kabupaten/ Kota Tangerang," tuturnya. 

Selain itu tingginya nilai UMK, kata Adwin, akan berpengaruh terhadap penurunan kemampuan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur dan industri lainnya. 

"Yang mana saat ini rata-rata 70 sampai dengan 90 persen tenaga kerjanya merupakan warga Kota Tangerang Selatan," imbuhnya. 

Selain penyerapan tenaga kerja, meroketnya nilai UMK juga diprediksi bakal terjadi percepatan pembukaan lokasi usaha baru di luar Kota Tangerang Selatan. 

"Dikarenakan sudah tidak lagi mampu bersaing dengan Kabupaten/Kota Tangerang," sambungnya. 

Terakhir, hal ini akan menjadi referensi kuat bagi dunia usaha di lintas sektor baik bagi yang sudah ada maupun yang akan mengembangkan, ataupun bagi investasi baru yang akan masuk di Kota Tangerang Selatan.

"Kami Apindo berharap para pemangku kebijakan dapat melihat dengan jernih agar dapat memberikan kesempatan kepada dunia usaha di Kota Tangerang Selatan untuk dapat bertahan dengan angka statistik yang pergerakannya relatif sama dengan Kabupaten/Kota Tangerang," harapnya. 

Sementara itu, perwakilan pengusaha dari sektor tekstil, sandang, kulit (TSK) di Kota Tangerang Selatan, Sigit berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian atas kelangsungan dunia usaha di wilayahnya.

Sebab, UMP merupakan kewajiban yang akan terus berlangsung dan dijalankan oleh semua sektor industri dan dunia usaha. Untuk itu, perlu banyak pertimbangan dalam perumusan serta rekomendasinya. 

"Agar kemudian, dunia usaha dapat terus berdampingan dengan dunia kerja untuk sama-sama menjalankan hubungan industrial yang harmonis di Kota Tangerang Selatan," pungkasnya.