Connect With Us

Aplikasi Bela Pengadaan, Gandeng UMKM Ikut Pengadaan Pemkot Tangerang

Advertorial | Selasa, 2 November 2021 | 18:50

Pemerintah Kota Tangerang menggelar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Penerapan Aplikasi Bela Pengadaan di ruang Akhlakul Kharimah, Gedung Puspemkot Tangerang, Selasa 2 November 2021. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota Tangerang menggelar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Penerapan Aplikasi Bela Pengadaan di ruang Akhlakul Kharimah, Gedung Puspemkot Tangerang, Selasa 2 November 2021.

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Dian Arsita Wardhani menjelaskan, aplikasi Bela Negara adalah aplikasi yang dikembangkan LKPP. 

Di dalam aplikasi tersebut ada marketplace yang mengakomodir para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Tujuan aplikasi ini adalah meningkatkan peran serta UMKM dalam proses pengadaan pemerintah. Khususnya dalam percepatan ekonomi di masa Pandemi Covid-19 ini.

“Untuk saat ini, kami sudah melakukan sosialisasi ke sejumlah wilayah. Saat ini, sudah tercatat 14 market place yang sudah bekerja sama dengan LKPP ini, sehingga pengadaan pemerintah bisa lebih cepat dan mudah,” terang Dian, Selasa 2 November 2021.  

Pemerintah Kota Tangerang menggelar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Penerapan Aplikasi Bela Pengadaan di ruang Akhlakul Kharimah, Gedung Puspemkot Tangerang, Selasa 2 November 2021.

Dian melanjutkan, ada tiga kriteria standar jika pelaku UMKM ingin bisa masuk market place dan ikut dalam pengadaan barang pemerintah. Yakni harus memenuhi standar, memiliki risiko rendah dan harga bisa bersaing di pasar. 

Dian berharap, dengan adanya sosialisasi ini, Pemkot Tangerang bisa mengajak para pelaku UMKM untuk bergabung masuk dan ikut aktif dalam pengadaan pemerintah khususnya Pemkot Tangerang. 

Di tempat sama, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Ati Ismiyati Latu Mairisah Kota Tangerang menambahkan, Perpres tersebut sudah disahkan sejak Februari 2021. 

Perpres No 12 Tahun 2021 merupakan perubahan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kota Tangerang menggelar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Penerapan Aplikasi Bela Pengadaan di ruang Akhlakul Kharimah, Gedung Puspemkot Tangerang, Selasa 2 November 2021.

Sedangkan Pelaksanaan Aplikasi Bela Pengadaan berdasarkan SE LKPP no 21 tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung untuk UMK melalui aplikasi Bela Pengadaan.

Ati mengatakan pihaknya juga telah bertemu sejumlah perwakilan pelaku UMKM se Kota Tangerang. Para pelaku UMKM juga mengaku siap dalam membantu dan ikut dalam Bela Pengadaan. 

Pemerintah Kota Tangerang menggelar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Penerapan Aplikasi Bela Pengadaan di ruang Akhlakul Kharimah, Gedung Puspemkot Tangerang, Selasa 2 November 2021.

“Alhamdulillah mereka pada mau. Mereka juga mengaku siap. Tinggal setelah sosialiasi tersebut, harus ada kelanjutan dari kedua pihak. DIharapkan Bela Pengadaan ini bisa dilaksanan mulai awal 2022 mendatang,” terangnya. 

Ati melanjutkan, UMKM yang ingin ikut Bela Pengadaan juga diharapkan tidak disulitkan. Yakni hanya menggunakan KTP dan memiliki produk. Sehingga roda perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM bisa terbantu dengan adanya Bela Pengadaan ini.(ADV)

TANGSEL
Wali Kota Tangsel Salurkan Bantuan Sarana Kesenian dan Keagamaan

Wali Kota Tangsel Salurkan Bantuan Sarana Kesenian dan Keagamaan

Jumat, 12 Juli 2024 | 16:12

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyerahkan bantuan sarana serta prasarana untuk kesenian dan keagamaan kepada warga Kecamatan Serpong Utara.

SPORT
Persiapan Liga 1 2024/2025, Persita Boyong Bek Lulusan Akademi Atletico Madrid 

Persiapan Liga 1 2024/2025, Persita Boyong Bek Lulusan Akademi Atletico Madrid 

Jumat, 12 Juli 2024 | 11:35

Dalam rangka menatap kompetisi Liga 1 musim 2024/2025, klub Persita Tangerang mulai melengkapi amunisinya.

AYO! TANGERANG CERDAS
Tuai Protes, Kemendikbud Batalkan Kenaikan UKT 

Tuai Protes, Kemendikbud Batalkan Kenaikan UKT 

Selasa, 28 Mei 2024 | 08:04

Usai menuai beragam bentuk protes dari mahasiswa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) membatalkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

NASIONAL
Pelaku Usaha Wajib Sertifikasi Halal Oktober 2024, Pelanggar Dilarang Jualan

Pelaku Usaha Wajib Sertifikasi Halal Oktober 2024, Pelanggar Dilarang Jualan

Jumat, 12 Juli 2024 | 17:47

Pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal yang berlaku mulai Oktober 2024. Bagi yang tidak mengurus sertifikat kehalalan produknya, terancam dikenakan sanksi dilarang berjualan.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill