Connect With Us

Kasus Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangsel, KPK Dalami Surat Keputusan Fiktif

Tim TangerangNews.com | Selasa, 9 November 2021 | 11:02

Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (@TangerangNews / Dok. Humas KPK)

TANGERANGNEWS.com–Pengusutan perkara pengadaan lahan untuk proyek pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, terus bergulir. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mendalami dugaan adanya surat keputusan fiktif pembentukan kepanitiaan terkait kasus pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel.

KPK pada Senin 8 November 2021, memeriksa enam saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Serang, Banten.

"Dikonfirmasi, antara lain terkait dengan dugaan adanya surat keputusan fiktif terkait pembentukan kepanitiaan untuk pengadaan lahan tanah yang salah satunya untuk SMKN 7 Tangerang Selatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 9 November 2021, dilansir dari Antara.

Ali menyebutkan, enam saksi tersebut merupakan pelaksana di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten masing-masing Supriyati, Ujang Diana, Dian Hardianto, Mochamad Hendra, Fahrozi, dan Moammar Yasser.

Diketahui, KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan SMKN 7 Tangsel tersebut.

Kendati demikian, KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.

Ali mengatakan KPK memberikan atensi lebih atas kasus tersebut karena proyek pengadaan sangat penting bagi dunia pendidikan, khususnya di wilayah Tangsel.

"Ulah dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini mengakibatkan tidak hanya dugaan kerugian keuangan negara akan tetapi juga kerugian sosial.

Dukungan dan peran serta masyarakat sangat kami perlukan untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi proses penanganan perkara dimaksud sehingga dapat lancar dan selesai sesuai yang diharapkan," kata Ali.

NASIONAL
Zulhas Sebut Partai Koalisi Tak Ajukan Kader Jadi Wapres Pengganti Gibran, Sepakat dari Gerindra

Zulhas Sebut Partai Koalisi Tak Ajukan Kader Jadi Wapres Pengganti Gibran, Sepakat dari Gerindra

Senin, 16 November 2026 | 06:00

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut partainya bersama sejumlah partai koalisi telah sepakat mendukung calon dari Partai Gerindra untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

OPINI
Gibran, Yudhistira dan Sebuah Persimpangan

Gibran, Yudhistira dan Sebuah Persimpangan

Sabtu, 14 November 2026 | 19:21

Gibran Rakabuming Raka mungkin tidak pernah membayangkan perjalanan politiknya akan sampai pada titik seperti ini. Dari Solo, ia melangkah begitu cepat ke panggung nasional, hingga akhirnya duduk di kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.

KOTA TANGERANG
Jangan Cuma Cari Lowongan, Lulusan Vokasi di Tangerang Ditantang Buka Lapangan Kerja

Jangan Cuma Cari Lowongan, Lulusan Vokasi di Tangerang Ditantang Buka Lapangan Kerja

Sabtu, 14 November 2026 | 18:47

Lulusan pendidikan vokasi di Kota Tangerang ditantang untuk tidak sekadar berorientasi menjadi pencari kerja (job seeker), melainkan berani menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru (job creator).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill