TANGERANGNEWS.com-Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Kota Tangerang Selatan, Aceng Haruji, angkat bicara soal perkara yang kini sedang dalam penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan tanah atas bangunan sekolah yang dipimpinnya tersebut.
Ia menyangkal, adanya kabar yang menyebutkan bahwa sekolahnya baru saja digeledah oleh KPK.
"Enggak ada. Kalau menurut saya, soal pengadaan enggak tepat kalau (nanya) ke sekolah," tutur Aceng saat dikonfirmasi awak media, Kamis, 2 September 2021.
Namun ia mengaku, telah mengetahui atas adanya permasalahan terkait pengadaan lahan pada sekolah yang ia pimpin.
"Tahu, lebih ke-pengadaan tanah sepertinya," imbuhnya.
Baca Juga :
Bahkan, Aceng menyebut bahwa dirinya juga pernah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus tersebut.
"Kalau saya sudah pernah memberi keterangan. Tahun yang lalu. Kalau KPK kayaknya pernah 2018 kemari," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menelusuri kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Kota Tangerang Selatan yang terletak di Jalan Cempaka 3, Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.
Dalam penyidikannya, KPK kini telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berbeda.
Dalam penggeledahan itu, KPK berhasil menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Sejumlah aset yang disita, diantaranya beberapa dokumen, barang elektronik, dan dua unit mobil.
Kota Tangerang kini memiliki fasilitas Rumah Sehat BAZNAS Sahabat Paru. Program yang diinisasi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dengan BAZNAS ini, sebagai upaya penanganan pasien tuberkulosis (TBC), khususnya bagi kasus TBC resistan obat.
TODAY TAG
Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.
Kebiasaan menggunakan perangkat digital telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Mulai dari mengecek ponsel setelah bangun tidur, bekerja di depan komputer, hingga menghabiskan waktu dengan media sosial atau menonton tayangan melalui layar.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menetapkan regulasi dan kriteria terperinci bagi masyarakat yang hendak mengakses program bantuan perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews