Connect With Us

Meski Tidak Dilarang Bawaslu, Wali Kota Tangsel Tekankan ASN Tidak Hadiri Kampanye Paslon Pilkada

Rangga Agung Zuliansyah | Selasa, 17 September 2024 | 20:48

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie saat memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional tingkat Kota Tangsel di Alun-alun Pondok Aren, Selasa 17 September 2024. (@TangerangNews / Rangga Agung Zuliansyah)

TANGERANGNEWS.com-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Salah satunya dengan tidak menghadiri kampanye salah satu pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Tangsel.

Meskipun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tangsel tidak melarang ASN menghadiri kampanye, dengan batasan menjadi peserta pastif.

"Jadi saya tekankan tadi ASN kita untuk menjaga netralitas. Jadi walaupun boleh hadir (kampanye) tetapi secara pasif, antara pasif dengan aktif tidak bisa dibedakan di lapangannya. Mendingan tidak usah hadir deh, gitu aja," ujarnya saat memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional tingkat Kota Tangsel di Alun-alun Pondok Aren, Selasa 17 September 2024.

Menurutnya hal itu untuk mencegah hal-hal yang dapat disalahgunakan maupun disalahartikan.

"Iya takut kan kepancing euforia, jadi saya ingatkan itu. Karena ASN hanya boleh membaca, mendengar dan melihat," ucap Benyamin.

Benyamin yang juga bakal calon wali kota Tangsel petahana ini pun mengingatkan ASN untuk menjaga netralitasnya di Media Sosial (Medsos). Tentunya, tidak mengunggah dukungan politik di media sosial.

Adapun jika melanggar, ASN tersebut akan dijatuhi sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

"Kita semua tahu ada ASN yang kadang iseng memposting sesuatu di media sosial yang sebenarnya tidak boleh. Sanksinya mulai dari teguran tertulis, hingga potensi sanksi pidana jika tindakan tersebut menghasut dan menimbulkan keresahan sosial," jelasnya.

Ia mengingatkan tindakan tersebut dapat berdampak serius terhadap karier mereka, terutama jika terbukti memprovokasi atau menghasut, yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial.

"Ingat ya netralitas baik secara fisik maupun jempolnya gitu kan, ASN gitu kan, itu harus dijaga. Apalagi pidana pemilu itu cukup tegas gitu ya. Kalau mereka beda pilihan tidak masalah gitu kan, tapi jaga netral jangan bawa lambang-lambang korpri itu ke arena berpolitik," tegasnya.

OPINI
Puan Maharani Minta Evaluasi Sekolah Sepi Murid: Cermin Ketimpangan Akses dan Mutu Pendidikan

Puan Maharani Minta Evaluasi Sekolah Sepi Murid: Cermin Ketimpangan Akses dan Mutu Pendidikan

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:26

Bangku-bangku kosong di ruang kelas sekolah negeri kini bukan lagi pemandangan yang hanya ditemukan di daerah terpencil. Fenomena tersebut mulai terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kota-kota yang selama ini dikenal memiliki akses

NASIONAL
Pertamina Belum Keluarkan Larangan Suzuki Thunder Isi BBM Bersubsidi

Pertamina Belum Keluarkan Larangan Suzuki Thunder Isi BBM Bersubsidi

Senin, 20 Juli 2026 | 18:14

Ramainya pemberitaan mengenai larangan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pemilik sepeda motor Suzuki Thunder di sejumlah SPBU wilayah, akhirnya mendapat tanggapan resmi dari Pertamina Patra Niaga.

BANTEN
Belanja APBD Banten Baru Terserap 35 Persen, Proyek Fisik Belum Berjalan

Belanja APBD Banten Baru Terserap 35 Persen, Proyek Fisik Belum Berjalan

Rabu, 22 Juli 2026 | 14:11

Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten hingga pertengahan tahun 2026 masih tergolong rendah. Hingga akhir semester pertama, realisasi belanja daerah tercatat baru mencapai sekitar 35 persen

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill