Connect With Us

Meski Tidak Dilarang Bawaslu, Wali Kota Tangsel Tekankan ASN Tidak Hadiri Kampanye Paslon Pilkada

Rangga Agung Zuliansyah | Selasa, 17 September 2024 | 20:48

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie saat memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional tingkat Kota Tangsel di Alun-alun Pondok Aren, Selasa 17 September 2024. (@TangerangNews / Rangga Agung Zuliansyah)

TANGERANGNEWS.com-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Salah satunya dengan tidak menghadiri kampanye salah satu pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Tangsel.

Meskipun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tangsel tidak melarang ASN menghadiri kampanye, dengan batasan menjadi peserta pastif.

"Jadi saya tekankan tadi ASN kita untuk menjaga netralitas. Jadi walaupun boleh hadir (kampanye) tetapi secara pasif, antara pasif dengan aktif tidak bisa dibedakan di lapangannya. Mendingan tidak usah hadir deh, gitu aja," ujarnya saat memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional tingkat Kota Tangsel di Alun-alun Pondok Aren, Selasa 17 September 2024.

Menurutnya hal itu untuk mencegah hal-hal yang dapat disalahgunakan maupun disalahartikan.

"Iya takut kan kepancing euforia, jadi saya ingatkan itu. Karena ASN hanya boleh membaca, mendengar dan melihat," ucap Benyamin.

Benyamin yang juga bakal calon wali kota Tangsel petahana ini pun mengingatkan ASN untuk menjaga netralitasnya di Media Sosial (Medsos). Tentunya, tidak mengunggah dukungan politik di media sosial.

Adapun jika melanggar, ASN tersebut akan dijatuhi sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

"Kita semua tahu ada ASN yang kadang iseng memposting sesuatu di media sosial yang sebenarnya tidak boleh. Sanksinya mulai dari teguran tertulis, hingga potensi sanksi pidana jika tindakan tersebut menghasut dan menimbulkan keresahan sosial," jelasnya.

Ia mengingatkan tindakan tersebut dapat berdampak serius terhadap karier mereka, terutama jika terbukti memprovokasi atau menghasut, yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial.

"Ingat ya netralitas baik secara fisik maupun jempolnya gitu kan, ASN gitu kan, itu harus dijaga. Apalagi pidana pemilu itu cukup tegas gitu ya. Kalau mereka beda pilihan tidak masalah gitu kan, tapi jaga netral jangan bawa lambang-lambang korpri itu ke arena berpolitik," tegasnya.

TEKNO
Fundamental dan Teknikal Solana di Akhir Tahun 2026

Fundamental dan Teknikal Solana di Akhir Tahun 2026

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:16

Solana memasuki akhir 2026 dengan sejumlah katalis yang dapat menentukan arah harga SOL. Pertumbuhan ekosistem, aktivitas jaringan, pengembangan aplikasi terdesentralisasi, serta kondisi pasar kripto menjadi faktor fundamental yang perlu

HIBURAN
Heboh Goodie Bag Alfamart Run 2026 Berisi Kebutuhan Pokok 50 Kg

Heboh Goodie Bag Alfamart Run 2026 Berisi Kebutuhan Pokok 50 Kg

Senin, 19 Oktober 2026 | 15:37

Ajang lari Alfamart Run 2026 yang digelar di Plaza Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu 18 Oktober 2026, menyisakan cerita heboh hingga viral.

BANTEN
Gubernur Banten Tunggu Investigasi KNKT Terkait Kebakaran KMP Batumandi

Gubernur Banten Tunggu Investigasi KNKT Terkait Kebakaran KMP Batumandi

Rabu, 21 Oktober 2026 | 22:39

Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan terkait kondisi korban insiden kebakaran KMP Batumandi saat hendak bersandar di dermaga Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, pada Selasa 20 Oktober 2026.

NASIONAL
Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:45

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill