Connect With Us

Pemprov Banten Keluarkan Surat Edaran ASN Netral dalam Pemilu 2024, Berikut Isi Larangannya

Rangga Agung Zuliansyah | Selasa, 21 November 2023 | 19:47

Ilustrasi ASN dan PPPK di Tangsel (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten agar menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.

SE Gubernur Banten Nomor: 800.1.6.1/4063-BKD/2023 tertanggal 17 November 2023 tersebut dikeluarkan untuk mewujudkan netralitas ASN serta terselenggaranya Pemilu 2024 yang berkualitas.

Surat edaran itu menginstruksikan sejumlah larangan setiap pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Larangan bentuk dukungan itu antara lain:

-Ikut kampanye

-Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Pemerintah Provinsi Banten

-Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai Pemerintah Provinsi Banten

-Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

 

2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

 

3. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai Pemerintah Provinsi Banten dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

 

4. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

 

Al Muktabar juga mewajibkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk:

1. Mensosialisasikan dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.V09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

 

2. Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan netralitas oleh Pegawai.

 

3. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

4. Melakukan pengawasan terhadap pegawai untuk tetap menjaga netralitas sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang- undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.

 

Terakhir, Al Muktabar menginstruksikan kepada seluruh pegawainya agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa Korps Pegawai Republik Indonesia, dalam menyikapi situasi politik yang ada 

"Tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan /indikasi tidak netral," tegasnya.

 

BANDARA
Maskapai AirBorneo Buka Rute Kuching–Jakarta di Bandara Soetta, Ada 3 Penerbangan Sepekan

Maskapai AirBorneo Buka Rute Kuching–Jakarta di Bandara Soetta, Ada 3 Penerbangan Sepekan

Sabtu, 14 November 2026 | 18:59

Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) kembali memperluas jaringan konektivitas penerbangan internasionalnya dengan menyambut kehadiran maskapai asal Malaysia, AirBorneo.

WISATA
Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Kamis, 12 November 2026 | 19:34

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.

NASIONAL
Jadwal Penetapan UMP 2027 Dimajukan, Ini Batas Waktu Pengumuman UMP hingga UMSK

Jadwal Penetapan UMP 2027 Dimajukan, Ini Batas Waktu Pengumuman UMP hingga UMSK

Selasa, 17 November 2026 | 08:00

Pemerintah menetapkan tenggat pengumuman upah minimum tahun 2027 secara bertahap mulai 21 November 2026.

KOTA TANGERANG
Sachrudin Tunjuk Satlinmas Jadi Pengelola Mesin Incinerator Banjar Wijaya, Mampu Olah 6 Ton Sampah Sehari

Sachrudin Tunjuk Satlinmas Jadi Pengelola Mesin Incinerator Banjar Wijaya, Mampu Olah 6 Ton Sampah Sehari

Selasa, 17 November 2026 | 20:11

Wali Kota Tangerang Sachrudin menginstruksikan pengelolaan fasilitas mesin pengolah sampah berkapasitas hingga 6 ton per hari melalui kolaborasi Pemkot Tangerang dengan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas)

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill