TANGERANGNEWS.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang mulai menerima logistik Pemilu tahun 2024 secara bertahap, sejak Senin 14 November 2023.
Namun dari sejumlah logistik yang diterima tersebut, sekitar puluhan kotak suara ditemukan dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan.
Berdasarkan data, logistik yang diterima per Selasa 14 November 2023, yang jumlahnya sudah lengkap atau 100 persen dari total kebutuhan yakni kabel ties (segel) sebanyak 134.628 pcs, bilik suara 20.700 unit dan tinta 10.350 unit.
Sedangkan untuk kotak suara sebanyak 1.870 unit atau baru sekitar 7,2%.
Sekretaris KPU Kota Tangerang Fandu Dwiadma Oktavirawan mengaku ditemukan puluhan unit kotak suara dalam kondisi rusak dan dinilai tidak dapat digunakan untuk pemilu.
Sebagai tindak lanjut, logistik tersebut akan dikembalikan kepada penyedia jasa, untuk dilakukan pergantian dan paling lambat bulan Desember 2023.
"Jadi dipastikan tidak akan mengganggu tahapan perhitungan suara pada 14 Februari 2024 mendatang," katanya.
Logistik pemilu tersebut disimpan di dua gudang penyimpanan yang di sewa KPU Kota Tangerang yakni di daerah kecamatan Benda dan Jatiuwung.
Sepanjang pendistribusian logistik pemilu akan dapatkan pengawalan ketat aparat TNI-Polri
"Diperkirakan dalam kurun waktu dua hingga tiga hari ke depan, seluruh kebutuhan logistik yang tersisa sudah lengkap diterima KPU Kota Tangerang," ujar Fandu.
Kawasan Paramount Gading Serpong tidak hanya dikembangkan sebagai kawasan hunian, wilayah ini dirancang dengan konsep terpadu yang mencakup area komersial, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga ruang publik penunjang aktivitas masyarakat.
TODAY TAG
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang kembali meluncurkan program diskon dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang mencatat ada sebanyak 29,5 hektare area persawahan di daerahnya yang gagal panen akibat terendam banjir.
Demi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pemerintah Kota melalui DPRD nya melakukan rencana untuk melegalisasi miras dan prostitusi dengan rencana akan merevisi undang-undang tentang larangan miras dan prostitusi.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
