Connect With Us

Raperda BUMD Tangsel Kontroversi

| Kamis, 2 Agustus 2012 | 19:17


Reporter : Bambang Soesatyo
 
TANGERANG-Pemkot Tangsel menyerahkan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), kemarin. Salah satu raperda yang diusulkan adalah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Raperda ini diusulkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih maksimal.
 
"Justru, raperda BUMD ini kita usulkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Karena, pelayanannya akan dilakukan dengan lebih fokus," kata Oting Ruhiyat, Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah (KPMD) Kota Tangsel, usai menghadiri rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD Kota Tangsel terkait empat raperda itu, Kamis (2/8).
 
Pernyataan Oting itu disampaikan terkait pandangan umum yang disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam pandangan umum Fraksi PKS yang dibacakan Andy Cut Muthia. Menurutnya, rencana BUMD holding company dalam raperda itu memiliki permasalahan yang substantif.
 
"Yakni, mengenai dilema yang akan dimiliki oleh BUMD holding company ini. Pada satu sisi, berorientasi pada profit, karena berbentuk PT, namun juga tidak mungkin meninggalkan pelayanan publik," terang Andy.
 
Oleh karena itu, lanjut Andy, PKS meminta kepada Pemkot Tangsel untuk menguraikan mekanisme yang disiapkan dalam konteks menjembatani dilema itu. Dalam hal ini, skema yang disiapkan agar antara profit dan pelayanan tidak saling bertentangan. Yakni, profit didapatkan tanpa mengabaikan pelayanannya.
 
"Kami memandang, jika kemudian dilema tersebut gagal ditangani, maka BUMD ini akan terjebak menjadi perusahaan yang semata mengejar profit. Sementara, sisi pelayanan terabaikan. Atau sebaliknya, BUMD terbebani oleh sisi pelayanan saja tanpa mampu menghasilkan profit," terang Andy.
 
Mengenai pemaparan itu, Oting menjelaskan bahwa, seperti dikatakannya di awal, rencana dalam membuat regulasi itu untuk memberikan keleluasaan kepada tangan lain dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 
"Misalnya masalah PDAM, tujuan kami pelayanan dilakukan oleh perusahaan akan lebih fokus. Selain fokus pada pendapatan untuk daerah, juga fokus dalam pelayanan untuk masyarakat," katanya.
 
Kemudian juga masalah pasar, lanjut Oting, dengan menyerahkan pengurusan pasar itu ke BUMD maka diyakini bisa lebih terarah lagi. Baik dari sisi pelayanan maupun pendapatan.

TANGSEL
Ratusan Atlet Berprestasi Tangsel Diguyur Bonus Rp4,2 Miliar

Ratusan Atlet Berprestasi Tangsel Diguyur Bonus Rp4,2 Miliar

Senin, 9 November 2026 | 18:28

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) merealisasikan anggaran sebesar Rp4,2 miliar untuk uang pembinaan bagi atlet dan insan olahraga yang telah mengharumkan nama daerah.

HIBURAN
Bisa Beri Makan Hewan, Intip Keseruan Wahana OMD FARM di Mal Ciputra Tangerang

Bisa Beri Makan Hewan, Intip Keseruan Wahana OMD FARM di Mal Ciputra Tangerang

Senin, 2 November 2026 | 16:58

Mal Ciputra Tangerang menghadirkan pilihan rekreasi dan wahana edukasi yang berbeda bagi keluarga, yakni Old MacDonald’s Farm (OMD FARM).

NASIONAL
MUI Tetapkan Fatwa Haram Penggunaan hingga Perdagangan Vape

MUI Tetapkan Fatwa Haram Penggunaan hingga Perdagangan Vape

Selasa, 10 November 2026 | 19:22

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan bahwa penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape berstatus hukum haram.

KOTA TANGERANG
MUI Kota Tangerang Siap Sebarluaskan Fatwa Haram Vape

MUI Kota Tangerang Siap Sebarluaskan Fatwa Haram Vape

Selasa, 10 November 2026 | 19:46

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang merespons secara cepat terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 mengenai hukum penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape yang ditetapkan pada 6 November 2026 lalu.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill