TANGSEL-Keseriusan Pemerintah Kota Tangsel untuk pembentukan perusahaan daerah telah diwujudkan dengan diserahkannya Raperda tentang penyertaan modal BUMD.
Menurut Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie atau biasa dipanggil Bang Ben Raperdanya sudah diserahkan ke DPRD Tangsel.
“Bahkan sudah dalam pembahasan. Saat ini sudah dibahas sampai menentukan perusahaan yang menjadi induk BUMD, nama perusahaan induk BUMD di Kota Tangsel yakni PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS),” ujarnya, sesuai menyerahkan empat raperda, Senin (28/01).
Perusahaan itu, akan menjadi bakal calon induk perusahaan-perusahaan lain yang dimiliki Pemkot Tangsel. “Setelah ini terbentuk, nanti ada anak-anak perusahaan yang memiliki pekerjaan teknis,” tambahnya.
Perusahaan daerah ini, lanjut Bang Ben, perusahaan ini baru sebatas nama. Untuk Sumber Daya Manusia (SDM) seperti direksi, pengawas dan tenaga lainnya masih dalam pembahasan. “Untuk penetuan direksi akan dilakukan fit and profertest. Kalau pengawas, akan ditentukan oleh wali kota Tangsel,” paparnya.
Keberadaan perusahaan dareah ini, sambungnya lagi sangat dibutuhkan untuk menggeser kegiatan-kegiatan pemerintah yang bersipat privasi ke perusahaan daerah.
Misalnya, masalah perawatan aset bergerak milik pemerintah yang selama ini dilakukan oleh pihak ketiga, bisa diserahkan ke perusahaan daerah. “Tidak mustahil, ke depan pengangkutan sampah akan dilakukan oleh BUMD,” katanya.
Terpisah, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Tangsel Rizki Jonis menambahkan, modal awal BUMD yang diusulkan Pemkot Tangsel dalam Raperda Penyertaan Modal BUMD Rp88 miliar. Finalisasinya, kata Rizki, nilai tersebut bisa bertambah atau berkurang.
“Ini baru konsep yang ada di Raperda. Modal sebesar itu memang cukup. Tapi, menurut saya pribadi, paling tidak untuk perusahaan induk itu dibutuhkan modal Rp100 miliar,” jelasnya.
Angka Rp100 miliar, sambungnya, tidak juga akan membebani pemerintah sepenuhnya. Sebab, dalam penyertaan modal, tidak hanya melibatkan pemerintah. Tetapi, sebagai perusahaan ada umumnya modal bisa disertakan oleh pihak lain. “Awalanya, Pemkot mencantumkan saham milik Pemkot sebesar 99 persen. Satu persen itu berasal dari investor. Tapi kemudian kami minta dikosongkan, nilai saham dari luar nilainya bisa lebih besar,” katanya.
Sebab, sambung Rizki, jika saham luar ditetapkan 1 persen bisa jadi akan menutup peluang investor untuk menanam modal di perusahaan Kota Tangsel. Maka dari itu, katanya, besaran nilai saham pihak luar itu akan ditentukan dalam pembahasan panitia khusus (pansus) penyertaan modal nanti.
“Idealnya, komposisi saham dari luar itu sebesar 10-20 persen. Sisanya, modal dari pemerintah Tangsel,” ujarnya. (FUL)
