TANGERANG - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, mengatakan hendaknya semua pihak semakin menunjukkan  demokrasi yang bermartabat. Baik dalam kontestasi pemilihan seperti pilkada atau pemilu, maupun dalam praktek ketatanegaraan. Hal itu dikemukakan Jazuli saat melaksanakan Sosialisasi 4 Platform Bernegara di Yayasan Al-Ummah, Ciputat (Senin, 7/12).

Menurut Anggota DPR dapil Banten III ini, demokrasi yang bermartabat khususnya dalam kontestasi pemilu/pilkada mensyaratkan sejumlah hal sebagai berikut.

Pertama, setiap paslon dan partai pendukungnya menyadari bahwa kontestasi pilkada hanyalah sarana berlomba untuk mengabdi dan melayani rakyat ketika terpilih kelak. Dengan demikian siapapun yang terpilih tidak akan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Sebaliknya ia akan selalu bersedia melayani rakyatnya.

Kedua, pilkada diselenggarakan dengan jujur dan adil dengan mengedepankan sportivitas dan fairness dalam pelaksanaannya. Tidak boleh ada pihak-pihak yang bermain curang, politik uang, politisasi birokrasi, atau ketidak netralan penyelenggara.

Jika itu terjadi sudah pasti demokrasi tercoreng dan tujuan subtansialnya tidak akan tercapai. Suara rakyat harus tetap terjaga, tidak boleh ada manipulasi, hingga penetapan paslon terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Ketiga, rakyat memilih dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Artinya rakyat menyadari bahwa pilkada menentukan masa depan daerah karena darinya lahir pemimpin daerah yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah dengan inovasi kepemimpinannya. 

Oleh karena ini rakyat tidak boleh menggadaikan masa depan itu hanya dengan iming-iming politik uang. Setelah kepala terpilih, rakyat tetap aktif mengawasi dan menagih janji, sehingga pemimpin tetap sadar akan mandatnya.

"Tiga syarat demokrasi bermartabat itu sesungguhnya merupakan makna yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan"Tiga syarat demokrasi bermartabat itu sesungguhnya merupakan makna yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang tujuannya bermuara pada Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," pungkas Jazuli.