TANGERANGNEWS.com- Sebanyak 337 mahasiswa di Kota Tangerang mendapatkan bantuan sosial (bansos) pendidikan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan mahasiswa di tingkat perguruan tinggi.
Namun, para penerima juga diminta agar menggunakan bantuan yang diberikan sesuai dengan tujuannya, yakni menunjang kebutuhan perkuliahan.
"Mahasiswa nantinya bisa mempertanggung jawabkan bantuan sosial sebesar Rp 6 juta dengan bukti berupa kwitansi, nota pembayaran, atau invoice saat membeli barang penunjang kebutuhan kuliah," ujar Kepala Dinsos Kota Tangerang, Mulyani dalam kegiatan sosialisasi terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di Ruang Al Amanah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Sosialisasi ini juga melibatkan para Kasi Kemas dari kecamatan dan kelurahan untuk mendampingi mahasiswa dalam proses pertanggungjawaban.
"Maka, tak hanya sasarannya saja yang dipastikan tepat, tapi secara penggunaannya diharapkan juga dapat sesuai untuk menunjang kebutuhan kuliah para mahasiswa Kota Tangerang," tambahnya.
Salah satu penerima manfaat, Dzulfa Riana, menyebut proses pendaftaran untuk bantuan ini terbilang mudah dan tidak memakan waktu lama.
Dia diminta untuk mengakses aplikasi Tangerang LIVE dan melengkapi dokumen-dokumen seperti Surat Keterangan DTKS, proposal pengajuan, transkrip nilai, serta surat keterangan dari kampus, lalu mengikuti wawancara.
"Alhamdulillah aku terpilih sebagai yang mendapat bantuan. Aku pastikan bansos ini aku gunakan sebaik mungkin untuk menunjang kuliahku dan meringankan beban orang tuaku," katanya.
Sejauh ini, Pemkot Tangerang telah memberikan bantuan sosial biaya pendidikan kepada 876 mahasiswa. Namun, Dinas Sosial menargetkan jumlah penerima manfaat akan mencapai 1.000 mahasiswa pada tahun ini.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
TODAY TAG
Demi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pemerintah Kota melalui DPRD nya melakukan rencana untuk melegalisasi miras dan prostitusi dengan rencana akan merevisi undang-undang tentang larangan miras dan prostitusi.
Status darurat sampah menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Wali Kota Benyamin Davnie secara tegas menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi tumpukan sampah
Kawasan Paramount Gading Serpong tidak hanya dikembangkan sebagai kawasan hunian, wilayah ini dirancang dengan konsep terpadu yang mencakup area komersial, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga ruang publik penunjang aktivitas masyarakat.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
