TANGERANGNEWS.com-Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menanggapi terkait penolakan mahasiswa terhadap kerjasama pembuangan sampah, dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten.
Kepada Bidang (Kabid) Dinas Lingkungan Hidup Tubagus Apriliadhi saat dikonfirmasi oleh Tangerangnews mengaku pihaknya masih melakukan pengechekan mengenai sistem kerjasama pada waktu sebelumnya.
"Waduh, nanti saya cek dulu kebijakannya, apa di zaman saya sudah ada Kabid atau belum dan saya belum berani melakukan statemen," Tubagus melalui pesat singkat, Rabu 16 Oktober 2024.
Diketahui, paksi penolakan mahasiswa tersebut dilakukan di depan Kantor Bupati Pandeglang, pada 10 Oktober 2024.
Mereka menutut Pemkab Pandeglang membatalkan MoU untuk menerima sampah dari Kota Tangsel.
Sebab, Pandeglang sampai saat ini belum bisa menampung sampah dari daerah lain yang jumlahnya mencapai puluhan hingga ratusan ton.
Sementara sampah di Tangsel dalam sehari mencapai 400-500 ton per-hari. Sebelumnya Pemkot Tangsel dikabarkan akan berkerjasama dengan Pemkot Bogor. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan secara pasti.
Sampah di Tangsel sampai saat ini menjadi persoalan, lantaran daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang yang dimiliki kota tersebut semakin terbatas.
Di tengah tantangan penurunan pendanaan perusahaan rintisan (startup) di Indonesia yang tercatat merosot hingga 94,8 persen sepanjang rentang 2021–2025, Telkomsel kembali menghadirkan angin segar bagi para pengembang teknologi nasional.
TODAY TAG
Orang tua mana yang tidak hancur hatinya, ketika melihat anaknya tersakiti? Terlebih jika peristiwa menyakitkan itu terjadi di lingkungan sekolah, tempat yang semestinya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, bertumbuh
Tiga sarana olahraga milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang resmi ditunjuk sebagai lokasi pertandingan untuk tiga cabang olahraga (cabor) dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten 2026.
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
