Connect With Us

Banten Sudah Memasuki Bonus Demografi

Mohamad Romli | Sabtu, 23 Desember 2017 | 20:00

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Banten III, Siti Masrifah, saat menjadi narasumber sosialisasi Integrasi Kampung KB di Desa Mekar Wangi, Cisauk yang digelar Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jumat (22/12/2017). (@TangerangNews / Mohamad Romli)


TANGERANGNEWS.com-Provinsi Banten telah memasuki fase bonus demografi. Hal itu dikatakan Siti Masrifah, anggota Komisi IX DPR RI Dapil Banten III. Sebab, dari 12,4 juta penduduk Banten di tahun 2017, 68,53% adalah penduduk usia produktif.

“Artinya, jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif,” ujarnya saat  sosialisasi Integrasi Kampung Keluarga Berencana (KB) yang dihelat Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangsel, Sabtu (23/12/2017).

Banten, lanjut sosok yang akrab disapa mbak Chifa itu, secara nasional, Indonesia diperkirakan mencapai puncak bonus demografi pada 2017 sampai 2019.  Untuk gelombang pertama dan 2020 sampai 2030 pada gelombang kedua.

“Namun, ini menjadi tantangan bagi Pemprov Banten, agar bonus demografi menjadi modal dasar dalam membangun Banten, bukan sebaliknya,” tambahnya.

BACA JUGA :

Berdasarkan data statistik struktur penduduk Banten yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Banten,  tahun 2013, angka beban ketergantungan Banten masih sebesar 47,08.

Berarti, setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung antara 47 sampai 48 orang penduduk usia tidak produktif.

Sementara pada tahun 2017, beban yang ditanggung sedikit mengalami penurunan, sehingga yang ditanggung hanya 46 orang penduduk usia tidak produktif.

“Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemprov Banten dalam proses perencanaan kebijakan pembangunan, karena kalau tidak, akan menjadi muncul berbagai masalah sosial dan ekonomi,” tambahnya.

“Kalau tidak ditopang dengan kualitas SDM yang baik, bonus demografi atau pun jumlah penduduk yang banyak hanya akan menimbulkan banyak masalah,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendorong tersedianya berbagai sarana dan prasarana perumahan, pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum, serta penyediaan lapangan kerja untuk menyerap jumlah usia produktif yang tinggi tersebut.

Ia juga mengingatkan, setelah fase bonus demografi, penuaan akan menjadi isu penting di Banten, yaitu fenomena ketika proporsi penduduk usia 65 tahun ketas meningkat akibat naiknya angka harapan hidup dan atau menurunnya tingkat kelahiran (fertilitas).

“Segalanya harus sudah masuk dalam perencanaan pembangunan, agar tidak timbul masalah pelik dikemudian hari,” tukasnya.(DBI/HRU)

MANCANEGARA
Malaysia Pangkas Harga Solar Jadi Rp9.000-an per Liter, Ini Alasan di Baliknya

Malaysia Pangkas Harga Solar Jadi Rp9.000-an per Liter, Ini Alasan di Baliknya

Selasa, 23 Juni 2026 | 11:51

Pemerintah Malaysia memutuskan menurunkan harga solar menjadi 2,10 ringgit Malaysia atau sekitar Rp9.061 per liter mulai Juli 2026.

SPORT
GRID Cardio Rush 2026 Ajak Pelari Tangerang Maraton Sambil Donasi Pohon, Target Tanam 1.500 Bibit

GRID Cardio Rush 2026 Ajak Pelari Tangerang Maraton Sambil Donasi Pohon, Target Tanam 1.500 Bibit

Jumat, 10 Juli 2026 | 20:12

Event lari GRID Cardio Rush 2026, kembali digelar GRID Fitness pada 2 Agustus 2026 mendatang di Carstensz Mall, Gading Serpong, Tangerang.

OPINI
Menanti Keadilan Pendidikan untuk Madrasah Aliyah di Banten

Menanti Keadilan Pendidikan untuk Madrasah Aliyah di Banten

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:58

Masuknya MA swasta ke dalam Program Sekolah Gratis sejatinya merupakan langkah yang sudah semestinya dilakukan. Madrasah Aliyah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kontribusi besar dalam mencetak generasi berilmu

KAB. TANGERANG
DPRD Kabupaten Tangerang Buka Peluang Pembahasan Raperda Anti-LGBT

DPRD Kabupaten Tangerang Buka Peluang Pembahasan Raperda Anti-LGBT

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:50

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill