TANGERANGNEWS.com-Provinsi Banten telah memasuki fase bonus demografi. Hal itu dikatakan Siti Masrifah, anggota Komisi IX DPR RI Dapil Banten III. Sebab, dari 12,4 juta penduduk Banten di tahun 2017, 68,53% adalah penduduk usia produktif.
“Artinya, jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif,” ujarnya saat sosialisasi Integrasi Kampung Keluarga Berencana (KB) yang dihelat Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangsel, Sabtu (23/12/2017).
Banten, lanjut sosok yang akrab disapa mbak Chifa itu, secara nasional, Indonesia diperkirakan mencapai puncak bonus demografi pada 2017 sampai 2019. Untuk gelombang pertama dan 2020 sampai 2030 pada gelombang kedua.
“Namun, ini menjadi tantangan bagi Pemprov Banten, agar bonus demografi menjadi modal dasar dalam membangun Banten, bukan sebaliknya,” tambahnya.
BACA JUGA :
Berdasarkan data statistik struktur penduduk Banten yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, tahun 2013, angka beban ketergantungan Banten masih sebesar 47,08.
Berarti, setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung antara 47 sampai 48 orang penduduk usia tidak produktif.
Sementara pada tahun 2017, beban yang ditanggung sedikit mengalami penurunan, sehingga yang ditanggung hanya 46 orang penduduk usia tidak produktif.
“Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemprov Banten dalam proses perencanaan kebijakan pembangunan, karena kalau tidak, akan menjadi muncul berbagai masalah sosial dan ekonomi,” tambahnya.
“Kalau tidak ditopang dengan kualitas SDM yang baik, bonus demografi atau pun jumlah penduduk yang banyak hanya akan menimbulkan banyak masalah,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong tersedianya berbagai sarana dan prasarana perumahan, pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum, serta penyediaan lapangan kerja untuk menyerap jumlah usia produktif yang tinggi tersebut.
Ia juga mengingatkan, setelah fase bonus demografi, penuaan akan menjadi isu penting di Banten, yaitu fenomena ketika proporsi penduduk usia 65 tahun ketas meningkat akibat naiknya angka harapan hidup dan atau menurunnya tingkat kelahiran (fertilitas).
“Segalanya harus sudah masuk dalam perencanaan pembangunan, agar tidak timbul masalah pelik dikemudian hari,” tukasnya.(DBI/HRU)
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
TODAY TAG
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengusulkan penghentian kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat setelah masa uji coba berakhir pada akhir Juli 2026.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berupaya mempertahankan tingkat kemantapan jalan di wilayahnya agar tetap berada di atas angka 93 persen sepanjang periode 2026 hingga 2027.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat sinergi dalam penanganan dampak kekeringan akibat musim kemarau panjang.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews