TANGERANGNEWS.com-Warga diimbau aktivis buruh dari DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten untuk lebih mewaspadai informasi palsu (hoaks). Pasalnya penyebaran hoaks disinyalir akan meningkat jelang Pemilu 2019.

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Partisipasi Damai Tanpa Berita Hoaks, Memilih Wakil Rakyat dan Pemimpin Nasional yang dihelat DPD SPN Banten di Rumah Makan Joglo, Tigaraksa, Jumat (30/11/2018).

Dikatakan Ahmad Saukani, Ketua DPD SPN Banten, pelaku penyebar hoaks bisa terancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Di dalam pasal itu disebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp1 miliar."

Karenanya ia berharap, media sebagai pemberi informasi harus dapat melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.  

"Saya ingin menanamkan pemahaman kepada anggota SPN dan masyarakat, agar mereka tidak mudah dipengaruhi oleh pihak pihak berkepentingan (pembuat hoaks)," ujarnya.

Ditambahkan AKBP Nowo Hadi Nugroho, Wakil Intelkam Polda Banten, untuk mencegah berita hoaks tentunya harusnya ditelaah dan disaring terlebih dahulu. 

AKBP Nowo Hadi Nugroho, Wakil Intelkam Polda Banten.

"Kami terus memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana cara mencari fakta yg benar agar terhindar dari hoaks," ujar Nowo. 

Masih kata Nowo, agar terhidar dari informasi hoaks, saat menerima informasi, tidak serta merta disebarkan, namun terlebih dahulu diperiksa kebenarannya dengan melakukan kroscek atas isi informasi tersebut.

"Tentunya ada media pembanding, cek dan ricek, jangan serta merta  menyebarkan apa yang didapat, langsung di-share ,namun harus disaring dulu," kata Nowo.(RMI/HRU)