Connect With Us

Ribuan Honorer Kabupaten Tangerang Terancam Diberhentikan pada 2023 Begini Solusi Pemkab

Rangga Agung Zuliansyah | Selasa, 1 Februari 2022 | 22:24

Gedung Pemerinah Kabupaten Tangerang. (@TangerangNews / tangerangkab.go.id)

TANGERANGNEWS.com-Keluarnnya keputusan pemerintah pusat soal pemberhentian tenaga honorer yang  belum menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau PNS pada 2023, terntu berdampak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Ribuan tenaga honorer yang bekerja di sana juga terancam berhenti.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang Hendar Hermawan mengatakan pemberhentian tenaga honorer itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Pusat  No 49 Tahun 2018.

"Untuk tenaga honorer guru atau tenaga kesehatan, kalau dilihat dari aturan pusat, sepertinya akan dilakukan pemberhentian, seperti dicuti," katanya seperti dilansir dari Antara, Selasa 2 Februari 2022.

Dengan adanya kebijakan untuk menerapkan PPPK, seluruh pemerintahan daerah maka akan berdampak kepada ribuan tenaga honorer di wilayahnya itu.

Oleh karenanya untuk menyikapi ribuan tenaga honorer, pihaknya akan melakukan rapat pimpinan untuk mengusulkan kebijakan-kebijakan lokal. Hal itu guna mengatasi tenaga honorer yang belum masuk ke PPPK atau PNS di tahun 2023 agar masih bisa dipekerjakan.

"Makanya kita akan bawa ke rapat pimpinan mudah-mudahan ada kebijakan lokal yang akan kita buat," ujarnya.

Untuk kelompok tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga penyuluhan, dan pramusaji yang ada di wilayahnya direncanakan akan dialihkan ke pihak ketiga atau bisa disebut outsorching.

Ia menjelaskan, larangan bagi Instansi Pemerintah untuk Merekrut Tenaga Honorer telah Diatur dalam PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK Pasal 96. Isinya menjelaskan pegawai non-ASN di Instansi Pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun saat peraturan itu berlaku.

"Pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh Instansi Pemerintah pusat & daerah untuk menyelesaikan status tenaga honorer sampai tahun 2023," jelasnya.

Untuk menyelesaikan status tanpa tenaga honorer, Pemkab Tangerang sudah melakukan upaya, yaitu dengan merekrut tenaga PPPK untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluhan sejak tahun 2021 sampai 2022.

Disebutkan, total jumlah tenaga PPPK di Kabupaten Tangerang saat ini sebanyak 6.938. Dan yang sudah dilantik sebanyak 681, sementara sisanya sedang proses pelantikan. Kemudian untuk PNS kurang lebih 11.000 dan itu pun cukup menyedot APBD Kabupaten Tangerang.

"Tahun 2019 Pemkab Tangerang membuka formasi PPPK sebanyak 681. Lalu, tahun 2021 sebanyak 6.257 formasi. Kami inginnya semua tenaga honorer di-PPPK-kan saja, cuma memang melihat anggarannya dulu," tambahnya.

Sementara untuk pembukaan formasi tahun 2023, Pemerintah Kabupaten akan menyelesaikan proses pengadministrasian tenaga PPPK yang direkrut saat ini dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Karena ada ketentuan atau aturan tentang penganggaran APBD termasuk penganggaran untuk gaji pegawai ASN yang harus ditaati.

"Upaya selanjutnya apabila setelah tahun 2023 masih ada tenaga honorer, pasti ada rumusan kebijakan pimpinan Pemkab Tangerang yang terbaik," kata dia.

BANTEN
Andra Soni Ajak Paguyuban Tionghoa Investasi Wisata dan Pertanian di Selatan Banten

Andra Soni Ajak Paguyuban Tionghoa Investasi Wisata dan Pertanian di Selatan Banten

Kamis, 17 April 2025 | 20:13

Gubernur Banten, Andra Soni mengajak Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Banten untuk investasi wisata dan pertanian di wilayah Selatan Banten.

BANDARA
Bandara Soekarno-Hatta Naik Peringkat ke-25 Dunia di Skytrax 2025

Bandara Soekarno-Hatta Naik Peringkat ke-25 Dunia di Skytrax 2025

Selasa, 15 April 2025 | 20:07

Bandara Internasional Soekarno- Hatta, Kota Tangerang berhasil meraih penghargaan dalam Skytrax World Airport Awards yang diumumkan pada Passenger Terminal Expo 2025 di Madrid, Spanyol, pada 9 April 2025.

OPINI
Pemutihan Pajak Tanpa Pemutihan Sistem Hidup, Rakyat Terus Dipalak

Pemutihan Pajak Tanpa Pemutihan Sistem Hidup, Rakyat Terus Dipalak

Senin, 14 April 2025 | 14:10

Masyarakat Kota Tangerang antusias memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada hari pelaksanaannya di Samsat Cikokol Tangerang.

TEKNO
Komdigi Tetapkan Aturan Baru, Anak-anak Wajib Izin Orang Tua Jika Ingin Main TikTok 

Komdigi Tetapkan Aturan Baru, Anak-anak Wajib Izin Orang Tua Jika Ingin Main TikTok 

Kamis, 17 April 2025 | 16:39

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill