TANGERANGNEWS.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang turut menolak kenaikan harga BBM.
Hal itu dinyatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Aditya Wijaya di hadapan massa aksi yang menyebut sebagai kelompok Somasi, Rabu, 21 September 2022.
"Tolak kenaikan BBM," jelasnya di Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
Aditya menyampaikan, pihaknya juga sepakat dengan sejumlah aspirasi lainnya yang disuarakan massa aksi.
"Tolak penghapusan daya listrik yang 450 Watt, tolak UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tolak PP 36 2021 tentang pengupahan," katanya.
Sebagai wakil rakyat, katanya, DPRD Kabupaten Tangerang harus menampung aspirasi rakyat.
"Aspirasi itu kita tampung, kita sampaikan, karena bentuk tanggung jawabnya yaitu kita menyampaikan aspirasi, terhadap pemerintah pusat," tuturnya.
Ketua Presidium Aliansi Rakyat Tangerang Raya, Jayadi mengatakan, pihaknya bersyukur lantaran tuntutannya diamini DPRD Kabupaten Tangerang.
Baca Juga :
"Alhamdulillah untuk surat somasi, dari aliansi Somasi sudah keluar rekomendasi dari DPRD Kabupaten Tangerang, dan mendengar aspirasi kami," kata Jayadi.
Ia berharap, rekomendasi penolakan sejumlah aspirasi yang dituntut massa ini menjadi pertiimbangan pemerintah.
"Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan pemerintah pusat, yaitu presiden Jokowi untuk bisa membatalkan kenaikan BBM," jelasnya.
Meskipun demikian, massa Somasi akan terus menyuarakan tuntutannya, agar kebijakan-kebijakan pemerintah sesuai dengan aspirasi rakyat.
"Sampai Jokowi menurunkan dan membatalkan kenaikan harga BBM," pungkasnya.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengumumkan para pemenang BTN Housingpreneur 2025 dalam seremoni penutupan BTN Expo 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Sabtu, 31 Januari 2026.
TODAY TAG
PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai berlaku 1 Februari 2026 di Banten.
Membuka gerai ritel modern seperti Alfamart merupakan investasi yang menjanjikan, namun tetap memerlukan perencanaan modal yang matang.
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
