TANGERANGNEWS.com-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan pihaknya tengah berupaya menangani masalah macet dan banjir yang sering terjadi di wilayahnya. Saat ini Pemkab Tangerang telah menerjunkan jajarannya guna menuntaskan keluhan masyarakat tersebut.

“Komitmen ini menjadi tanggung jawab Pemkab Tangerang memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Saya sudah meminta kepada dinas-dinas terkait agar menuntaskan berbagai persoalan tersebut hingga akhir tahun 2022,” ujarnya, saat rapat koordinasi dengan sejumlah kepala dinas, Selasa 25 Oktober 2022.

Zaki memberikan arahan teknis agar dinas terkait melakukan rekayasa lalu lintas di titik kemacetan, sehingga aktivitas masyarakat dan pelaku industri tidak terganggu.

Sebagaimana diketahui, ada dua kawasan yang saat ini menjadi titik kemacetan, yakni di kawasan Jalan Perancis, Dadap dan kawasan Cisauk.

Untuk kawasan di Jalan Perancis ini perbaikan sudah mulai berjalan. Sedangkan di kawasan Cisauk terkait sedang pembangunan fly over, dengan tujuan agar kemacetan bisa terurai.

"Saya mohon masyarakat tetap bersabar dan mendukung proses perbaikan ini, agar berjalan dengan baik dan tuntas di akhir tahun ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Zaki juga menyoroti terjadinya banjir di beberapa titik langganan seperti daerah Gelam Jaya (Pasar Kemis), Binong, Jayanti (Cikande), dan Tigaraksa. 

Pemkab Tangerang telah melakukan normalisasi sungai terutama di Situ Gelam. Selain itu juga membangun sumur-sumur resapan di sejumlah titik rendah yang sering terjadi banjir atau genangan air.

“Untuk penanganan banjir akan tuntas hingga akhir tahun ini,” tandas Zaki.

Sekda Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid menegaskan Pemkab Tangerang telah menyiapkan anggaran untuk menuntaskan perbaikan tersebut.

“Anggaran multiyears hingga tahun 2023 sudah kami siapkan. Ini juga untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat dan pelaku industri,” ujarnya.

Menurut Maesyal, pihaknya sudah bergerak cepat untuk menuntaskan berbagai persoalan tersebut, meski kewenangan tidak hanya di Pemkab Tangerang.

Ada juga kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga diperlukan koordinasi yang baik agar persoalan tersebut bisa diselesaikan secara cepat dan tepat sasaran. 

“Yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen bersama untuk menuntaskan persoalan tersebut. Ini yang kami perlukan,” pungkasnya.