TANGERANGNEWS.com-Aksi pembongkaran pagar laut yang dilakukan oleh kelompok nelayan di Pantai Utara Kronjo, Kabupaten Tangerang, menarik perhatian publik, Sabtu 18 Januari 2025.

Mantan Sekretaris BUMN Said Didu turut hadir di lokasi dan menyampaikan pandangannya yang tajam terhadap kejadian ini.

“Hari ini, seakan-akan kita memproklamasikan kembali Pantai Utara. Negara hadir di sini melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan hukum dan melindungi hak rakyat,” ujar Said Didu saat diwawancarai TangerangNews.com di lokasi.

Menurutnya, keterlibatan TNI dalam pembongkaran pagar laut tersebut merupakan langkah nyata setelah instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo, melalui Wakil Ketua MPR Muzani, sebelumnya memerintahkan agar pagar laut yang diduga ilegal ini dibongkar dan ditindaklanjuti secara hukum.

Namun, Said Didu juga mengungkapkan kritik terhadap lambannya respons sejumlah pihak.

“Kemarin polisi menyatakan tidak ada bukti hukum pidana. Menteri Kelautan dan Perikanan menyebut pembongkaran hanya bisa dilakukan jika tidak ada izin. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco bahkan bingung siapa yang harus dipanggil,” jelasnya.

Ia menambahkan hambatan tersebut diduga berkaitan dengan loyalitas sejumlah pejabat terhadap kepentingan tertentu.

"Saya menduga masih ada orang-orang di sekitar Prabowo yang loyal kepada oligarki dan pemerintahan sebelumnya. Ini bahaya besar bagi bangsa dan Prabowo sendiri,” katanya.

Said Didu memuji langkah tegas Prabowo yang melibatkan TNI untuk mendukung rakyat dalam penegakan hukum. 

“Saya berharap seluruh TNI turun memihak rakyat. Hari ini kita merayakan pantai kita yang merdeka,” tegasnya.

Selain menyoroti pembongkaran pagar laut, Said Didu juga mengingatkan tentang potensi perampasan aset negara dan rakyat di kawasan pesisir.

“Tambak seluas 70.000 hektare dan pantai sepanjang hampir 100 kilometer ini berada dalam ancaman mafia tanah. Rakyat harus waspada,” tutupnya.