Mutasi 65 Pejabat Tangerang, Arief Beri Semangat
Kamis, 13 Februari 2014 | 19:17
“Terus berinovasi, banyak yang harus kita lakukan untuk masyarakat,” ujarnya.
“Terus berinovasi, banyak yang harus kita lakukan untuk masyarakat,” ujarnya.
"Tangerang Education Fair 2014 terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Tangerang dengan zcomm" imbuhnya.
“Mobil ditinggal sebentar karena keperluan, tapi begitu kembali ke mobilnya tasnya disimpang dalam mobil sudah hilang,” ujarnya, Kamis (13/2).
“Mungkin karena panik, jadi lupa dibawa. Mereka baru sadar saat banjir sudah surut. Jadi kita membantu mereka untuk mempermudah pembuatan KTP dan Akta,” ujarnya.
“Terkait dengan adanya lahan pemda atau lahan fasos fasum yang terkena pembebasan, kami akan bantu percepat pengurusannya, asalkan sesuai aturan,”tegasnya.
TANGERANG-Sebanyak 65 pejabat eselon 2, 3 dan 4 di lingkungan Pemkot Tangerang dimutasi Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Kamis (13/02).
"Jika data sudah ada, nanti akan mengusulkan ke KPU pusat. Untuk peralatan dan perlengkapan sudah siap. Kalau usulan disetujui, kita tinggal minta arahan KPU Pusat," ujarnya.
"Justru aturan itu mencegah kerugian yang lebih besar terhadap masyarakat. Mereka dikenakan biaya yang justru lebih mahal," katanya.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah ketika ditanya status Kelompok P3K, dirinya mengaku juga belum mengatahui apakah sama status P3K dengan honorer atau bukan.
“Tapi itu harus seleksi lagi, yang menetapkan metode seleksinya Kemenpan. Proses seleksinya hampir sama dengan CPNS, tapi statusnya bukan CPNS,” ujarnya.
Diketahui siang tadi, perampokan dengan modus kempes ban kembali terjadi. Kali ini peristiwa tersebut terjadi di Jalan Kali Pasir, belakang Mesjid Agung, Kota Tangerang .
“Kalau sudah ada pernyataan seharusnya tidak ada tuntutan. Silahkan tempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
"Awalnya saya ditelpon Marta, dia bilang ban mobilnya kempes. Dia tidak bisa ganti",ujarnya.
Komisi pemilihan umum (KPU) dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang menemui kesulitan dalam melakukan pendataan validasi nomor induk
“Dengan kondisi keuangan yang anjlok, tidak mungkin lagi untuk membiayai seluruh calon pegawai PDAM. Kalau tidak segera dibenahi, yang akan dirugikan tentu masyarakat,” ujarnya.
“Kita harus lihat dulu rekomendasi dari BPK apa, ada diminta untuk memberhentikan pegawai? Sampai saat ini kita tidak tahu rekomendasi BPK. Nanti kita akan tanyakan ke BPK Banten,” tukasnya.