TANGERANG-Guna mendukung realisasi pembangunan empat unit tower rumah susun untuk buruh yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, menyatakan telah menawarkan dua bidang tanah aset daerah.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan penyediaan kedua bidang tanah tersebut sesuai dengan kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan untuk membangun empat rumah susun di atas lahan 2 hektare pada 2016.

“Pembangunan rusun oleh BPJS Ketenagakerjaan ini mendukung program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun 1 juta unit rumah. Kami tawarkan lahan fasos-fasum di Palem Semi Karawaci dan Cimone,” ujarnya, Senin (23/2).

Menurutnya, atas penawaran kedua lahan tersebut, pihak BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu akan membuat feasibility study pendirian rumah susun yang diperuntukkan bagi para tenaga kerja di Kota Tangerang.

"Pemilihan rumah susun untuk tenaga kerja cukup relevan seiring dengan terbatasnya lahan di Kota Tangerang," katanya.

Namun, menurut Sekretaris DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banten Defrian Olivya mengatakan rencana pendirian sejumlah rumah susun di Kota Tangerang diprediksi tidak efektif.

Pasalnya, masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi pasar rumah susun belum terbiasa tinggal di hunian vertikal. Hal tersebut terlihat pada tingkat keterisian salah satu rumah susun sederhana sewa milik pemerintah daerah yang dalam lima tahun terakhir sepi penghuni.

“Keberadaan rusun oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum diminati. Adanya program tersebut mencerminkan kebijakan dikeluarkan tanpa melihat kondisi rumah susun yang telah ada di Kota Tangerang,” tuturnya.