About Us Disclaimer Redaksi Info Iklan
Connect With Us
TAG
#Cuaca Tangerang#Jemaah Haji Tangerang 2026#SPMB 2026#Tips Kesehatan#Tips Teknologi#Tips Keuangan#Tips Bisnis#SIM Keliling #Makan Bergizi Gratis#Event Lari Tangerang#Informasi Pajak Kendaraan #Banjir Tangerang#Rumah Tangerang#Kriminal Tangerang#Korupsi Tangsel#Pemkot Tangerang#Pemkab Tangerang#Pemkot Tangsel #Bandara Soekarno-Hatta#Peristiwa Tangerang #Properti Tangerang

PPDB Zonasi, Orang Tua Murid Teriaki Kadindik Kota Tangerang

Sayuti Tan Malik | Senin, 10 Juli 2017 | 19:30

Suasana para orang tua siswa melakukan protes, pasca hearing dengan DPRD Kota Tangerang di Ruang Bamus, Senin (10/7/2017). (@TangerangNews2017 / Sayuti Tan Malik)

TANGERANGNEWS.com-Sejumlah orang tua siswa mengamuk pasca hearing  dengan DPRD Kota Tangerang terkait sistem zonasi penerimaan siswa baru. Mereka menganggap sistem tersebut merusak sistem pendidikan Kota Tangerang.
 
Pantauan TangerangNews.com  setelah hearing  antara Wali Murid dengan Anggota Komisi 2 DPRD Kota Tangerang selesai, mereka mengejar Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Abduh Surahman untuk meminta ketegasan pembatalan zonasi. Namun, karena tidak direspon, para orang tua murid berteriak kepadanya.
 
"Sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru yang diberlakukan oleh Pemkot Tangerang tentunnya sangat mengecewakan orang tua murid. Karena banyak wilayah di Kota Tangerang yang belum memiliki sekolah," kata Aib Amin, warga Bojong Jaya, usai hearing  dengan DPRD Kota Tangerang di Ruang Bamus (10/7/2017).
 
Aip melanjutkan, karena sistem zonasi dan terbatasnya sekolah di kecamatan tempatnya tinggal membuat anaknya tidak lolos dalam sistem PPDB di wilayah lain. Padahal nilai anaknya cukup tinggi dibandingkan dengan anak-anak di wilayah lainnya.
 
"Nem anak saya 26,5, dengan rata-rata nilai 8. Kalau nilainya rendah saya tidak akan memperjuangkan sejauh ini," katanya.
 

 
Aip menambahkan, dirinya berharap sistem zonasi ini tidak diterapkan di kota Tangerang. Karena memang tidak sesuai dengan keadaan di wilayah.
 
"Saya juga berharap Wali Kota segera mencopot kadis pendidikan karena membuat kacau sistem pendidikan di Kota Tangerang," pungkasnya.
 
Dia juga meminta sistem zonasi penerimaan siswa baru di tinjau ulang oleh Pemerintah Kota Tangerang, karena sistem tersebut membuat penerimaan siswa menjadi amburadul.
 
Sementara Komisi II DPRD Kota Tangerang berharap sistem zonasi disesuaikan dengan keadaan insfraktuktur Pendidikan Kota Tangerang. Hal ini karena peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah sebaiknya tidak diterapkan.
 
Muhammad Sjaifuddin Hamadin, Anggota Komisi 2 DPRD Kota Tangerang mengatakan, pihaknya menilai tidak semua wilayah terdapat sekolah negeri. Kalau ini dipaksakan pastinya akan banyak siswa yang tidak bisa masuk sekolah negeri.
 
"Terkait Permendikbud tentang zonasi pendaftaran siswa baru, saya rasa tidak harus semuanya di jalankan oleh dinas pendidikan, karena kalau tidak sesuai yah tidak usah dipaksakan. Kecuali hal tersebut dalam bentuk undang-undang," katanya.(RAZ)
TagsDPRDKota TangerangPendidikan Tangerang
RELATED ARTICLE
KOMENTAR ANDA
PROPERTI
Hunian Berdesain Jepang di BSD Jadi Incaran Generasi Muda, Terjual 90% dalam Sebulan

Hunian Berdesain Jepang di BSD Jadi Incaran Generasi Muda, Terjual 90% dalam Sebulan

Selasa, 9 Juni 2026 | 16:06

Tren pasar properti nasional di tahun 2026 masih didominasi oleh tingginya minat masyarakat terhadap hunian tapak (landed house).

today tagTODAY TAG
NASIONAL
BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:44

Rencana penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nilainya mencapai Rp14 triliun hingga kini masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

PHOTO
photo
TEKNO
Waspada! Ada 263 Ribu Link Penjualan Online Kosmetik Ilegal Beredar di Indonesia

Waspada! Ada 263 Ribu Link Penjualan Online Kosmetik Ilegal Beredar di Indonesia

Jumat, 5 Juni 2026 | 18:50

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia (RI), Taruna Ikrar mengungkapkan ada sebanyak 263.000 link penjualan kosmetik ilegal yang telah beredar di seluruh wilayah Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill

recommendedRECOMENDED