About Us Disclaimer Redaksi Info Iklan
Connect With Us
TAG
#Kriminal Tangerang#Nataru 2026#SIM Keliling #Makan Bergizi Gratis#Event Lari Tangerang#Informasi Pajak Kendaraan #Cuaca Tangerang#Banjir Tangerang#Rumah Tangerang#Pembunuhan di Tangerang#Korupsi Tangsel#Pemkot Tangerang#Pemkab Tangerang#Pemkot Tangsel #Bandara Soekarno-Hatta#Peristiwa Tangerang #Pelecehan Seksual#Properti Tangerang

PPDB Zonasi, Orang Tua Murid Teriaki Kadindik Kota Tangerang

Sayuti Tan Malik | Senin, 10 Juli 2017 | 19:30

Suasana para orang tua siswa melakukan protes, pasca hearing dengan DPRD Kota Tangerang di Ruang Bamus, Senin (10/7/2017). (@TangerangNews2017 / Sayuti Tan Malik)

TANGERANGNEWS.com-Sejumlah orang tua siswa mengamuk pasca hearing  dengan DPRD Kota Tangerang terkait sistem zonasi penerimaan siswa baru. Mereka menganggap sistem tersebut merusak sistem pendidikan Kota Tangerang.
 
Pantauan TangerangNews.com  setelah hearing  antara Wali Murid dengan Anggota Komisi 2 DPRD Kota Tangerang selesai, mereka mengejar Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Abduh Surahman untuk meminta ketegasan pembatalan zonasi. Namun, karena tidak direspon, para orang tua murid berteriak kepadanya.
 
"Sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru yang diberlakukan oleh Pemkot Tangerang tentunnya sangat mengecewakan orang tua murid. Karena banyak wilayah di Kota Tangerang yang belum memiliki sekolah," kata Aib Amin, warga Bojong Jaya, usai hearing  dengan DPRD Kota Tangerang di Ruang Bamus (10/7/2017).
 
Aip melanjutkan, karena sistem zonasi dan terbatasnya sekolah di kecamatan tempatnya tinggal membuat anaknya tidak lolos dalam sistem PPDB di wilayah lain. Padahal nilai anaknya cukup tinggi dibandingkan dengan anak-anak di wilayah lainnya.
 
"Nem anak saya 26,5, dengan rata-rata nilai 8. Kalau nilainya rendah saya tidak akan memperjuangkan sejauh ini," katanya.
 

 
Aip menambahkan, dirinya berharap sistem zonasi ini tidak diterapkan di kota Tangerang. Karena memang tidak sesuai dengan keadaan di wilayah.
 
"Saya juga berharap Wali Kota segera mencopot kadis pendidikan karena membuat kacau sistem pendidikan di Kota Tangerang," pungkasnya.
 
Dia juga meminta sistem zonasi penerimaan siswa baru di tinjau ulang oleh Pemerintah Kota Tangerang, karena sistem tersebut membuat penerimaan siswa menjadi amburadul.
 
Sementara Komisi II DPRD Kota Tangerang berharap sistem zonasi disesuaikan dengan keadaan insfraktuktur Pendidikan Kota Tangerang. Hal ini karena peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah sebaiknya tidak diterapkan.
 
Muhammad Sjaifuddin Hamadin, Anggota Komisi 2 DPRD Kota Tangerang mengatakan, pihaknya menilai tidak semua wilayah terdapat sekolah negeri. Kalau ini dipaksakan pastinya akan banyak siswa yang tidak bisa masuk sekolah negeri.
 
"Terkait Permendikbud tentang zonasi pendaftaran siswa baru, saya rasa tidak harus semuanya di jalankan oleh dinas pendidikan, karena kalau tidak sesuai yah tidak usah dipaksakan. Kecuali hal tersebut dalam bentuk undang-undang," katanya.(RAZ)
TagsDPRDKota TangerangPendidikan Tangerang
RELATED ARTICLE
KOMENTAR ANDA
TEKNO
Digunakan Untuk Konten Tak Senonoh, Komdigi Blokir Sementara Grok AI

Digunakan Untuk Konten Tak Senonoh, Komdigi Blokir Sementara Grok AI

Senin, 12 Januari 2026 | 11:20

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi memutus sementara akses aplikasi chatbot berbasis kecerdasan artifisial (AI) Grok.

today tagTODAY TAG
OPINI
Paradoks IPM Tinggi: Antara Capaian Angka dan Kualitas Manusia

Paradoks IPM Tinggi: Antara Capaian Angka dan Kualitas Manusia

Rabu, 7 Januari 2026 | 19:00

enaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang patut diapresiasi. Namun, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar soal angka, melainkan arah manusia yang sedang dibentuk.

PHOTO
photo
PROPERTI
Ini Alasan Gading Serpong Berkembang Pesat Jadi Pusat Bisnis Baru di Tangerang Raya

Ini Alasan Gading Serpong Berkembang Pesat Jadi Pusat Bisnis Baru di Tangerang Raya

Jumat, 9 Januari 2026 | 18:47

Kawasan Paramount Gading Serpong tidak hanya dikembangkan sebagai kawasan hunian, wilayah ini dirancang dengan konsep terpadu yang mencakup area komersial, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga ruang publik penunjang aktivitas masyarakat.

TANGSEL
Pemkot Tangsel Tambah Bantuan Logistik 50 KK Terdampak TPA Cipeucang

Pemkot Tangsel Tambah Bantuan Logistik 50 KK Terdampak TPA Cipeucang

Minggu, 11 Januari 2026 | 10:56

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menambah volume bantuan logistik bagi warga yang tinggal di zona terdampak langsung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill

recommendedRECOMENDED